detik's Advocate

Tertipu Pinjol dengan Iming-iming Hadiah, Bisakah Saya Gugat?

Andi Saputra - detikNews
Rabu, 16 Jun 2021 09:05 WIB
Pinjam Online Abal-abal
Ilustrasi Pinjam Online Abal-abal (Fauzan Kamil/detikcom)

LANGKAH HUKUM YANG BISA DITEMPUH :

1. SURAT PENGADUAN KE AFPI
Saudara dapat mengirimkan Surat Pengaduan kepada Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) sebagai Asosiasi yang menaungi 138 Perusahaan Fintech Lending berizin dan terdaftar di OJK, dengan harapan dilakukan investigasi atas permasalahan yang saudara hadapi dan mengambil tindakan tegas sebagai upaya shock therapy agar kejadian serupa tidak terulang atau meminimalisir kejadian dengan modus yang serupa.

2. SURAT PENGADUAN KE KETUA DEWAN KOMISIONER OJK
Saudara bisa secara paralel mengirimkan Surat Pengaduan kepada Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan. Dengan harapan dapat memerintahkan AFPI untuk melakukan investigasi dan memberikan Laporan atas kejadian yang menimpa saudara serta dapat memberikan sanksi yang tegas jika ditemukan pelanggaran, kelalaian atau dugaan tindak pidana.

3. Pengaduan Ke Satgas Waspada Investasi/SWI
Surat Pengaduan ke Ketua Satgas Waspada Investasi yang beralamat di Otoritas Jasa Keuangan, Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4 10710 DKI Jakarta Indonesia. Dalam pengaduan tersebut diuraikan antara lain mengenai :

• Identitas pelapor, nomor kontak pelapor dan kronologi peristiwa;
• Uraian mengenai pihak yang mengatasnamakan Aplikasi Pinjaman Online mengirimkan link, memberikan janji dan mengakses data saudara secara ilegal;
• Melampirkan bukti-bukti yang ada.

Pengaduan ke Satgas Waspada Investasi ini bertujuan agar perkara yang menjadi aduan dianalisa dan diharapkan dapat menjadi salah satu alasan untuk melakukan melakukan tindakan hukum atau penutupan dan pemblokiran website dan aplikasi yang beroperasi secara ilegal.

4. MEMBUAT LAPORAN POLISI
Bahwa disamping mengirimkan pengaduan sebagaimana diuraikan diatas saudara juga bisa membuat Laporan Polisi ke Kepolisian Republik Indonesia atas dugaan tindakan pidana antara lain :
a) Tindak Pidana Penipuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP
" Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (hoedaningheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun".

b) Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 juncto UU No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE):

Pasal 28 ayat (1)
Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Pasal 45A ayat (1):
Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

c) Terkait Akses Ilegal data Pribadi, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 48 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 Juncto UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Pasal 32 ayat (2):
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.

Pasal 48 ayat (2):
Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

5. PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI PENGADILAN ATAU DI LUAR PENGADILAN
Saudara dapat juga menempuh langkah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada melalui pengadilan atau di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1),(2),(3) POJK No. 18/POJK.07/2018.

Demikian uraian jawaban dari kami, semoga bermanfaat bagi saudara, para pembaca detikcom dan masyarakat pada umumnya.

Jakarta, 14 Juni 2021
Hormat kami,

Slamet Yuono, SH., MH
(Partner pada Kantor Hukum 99 & Rekan)

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.