Bersihkan Premanisme, Pelabuhan Bisa Libatkan Marinir

Sudrajat - detikNews
Rabu, 16 Jun 2021 07:46 WIB
Djoko Setijowarno, pengamat transportasi Univ Soegijapranata
Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI, Djoko Setijowarno (Montase: Edi Wahyono)
Jakarta -

Pihak operator pelabuhan dapat belajar dengan operator Kerta Api di Stasiun. Kondisi mereka dulu dikenal kumuh dan penuh dengan aksi premanisme, tapi sejak beberapa tahun terakhir sudah rapi, menarik, dan relatif bersih dari para preman. Salah satu solusi yang dijalankan Operator KAI di stasiun, menurut pengamat transportasi dari Universitas Soegijapranata Semarang, Djoko Setijowarno adalah dengan melibatkan unsur TNI/Polri untuk membersihkannya.

"Operator KA punya nyali, mestinya operator pelabuhan meniru operator KA bagaimana membersihkan aksi premanisme di Pelabuhan. Saya menyarankan jadikan TNI-AL dari kesatuan Marinir sebagai Kepala pengamanan dalam Pelabuhan," kata Djoko kepada detik.com melalui layanan pesan singkat, Rabu (16/6/2021).

Aksi Premanisme di pelabuhan, dia melanjutkan, sudah berlangsung lama dan terjadi hampir di semua pelabuhan besar yang aktivitasnya tinggi. Hal ini terkait dengan masalah sosial-ekonomi. Jika lingkungan pelabuhan dipenuhi masyarakat yang tergolong miskin dan kumuh, dapat dipastikan hal itu terjadi. "Bahkan juga terjadi kongkalikong dengan oknum aparat juga. Justru hal seperti sengaja dipelihara oleh oknum tersebut," kata Djoko.

Dalam bidang apapun, dia melanjutkan, apabila pelanggaran murni dilakukan sendiri oleh pelaku pasti hanya akan berlangsung sementara (mingguan atau beberapa bulan). Tetapi kalau pelanggaran sudah berlangsung rutin dan terus-menerus, pasti sudah ada kerjasama dengan aparatur terkait. "Kebenaran hipotesa yang tidak terbantahkan, walaupun pembuktiannya perlu," tegasnya.

Di pelabuhan, kata penulis buku "Fakta kebijakan transportasi publik di Indonesia" itu, ada Asosiasi Bongkar Muat Pelabuhan. Organisasi seyogyanya tidak berfungsi dalam pengoperasian pelabuhan modern. Tapi faktanya di lapangan dia tetap berfungsi dan pengaruhnya sangat kuat. Bongkar muat yang dilakukan dengan Container Crane yang tidak ada peran buruh bongkar muatnya pun tetap memungut biaya. "Pejabat di Kementrian tidak berani untuk menghilangkan nya," tegas Djoko Setijowarno.

Terkait kemiskinan masyarakat di kawasan pelabuhan, menurut Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia itu, memang menjadi kewajiban pemda setempat untuk mengurus dan membereskannya. Tapi bukan berarti manajemen Pelabuhan tutup mata dan lepas tangan. Memberikan bantuan beasiswa kepada anak-anak di sekitar kawasan pelabuhan bisa ditempuh. Dananya bisa bersumber dari CSR atau dari gaji bulanan sejumlah Direksi dan Komisaris Operator Pelabuhan.

Saksikan Blak-blakan Daniel B Tandjung, Pungli Kolaborasi Preman - Aparat

[Gambas:Video 20detik]



(jat/jat)