Di Praperadilan, KPK Tegaskan Penangkapan Eks Bupati Sri Wahyumi Sah

Luqman Nurhadi Arunanta - detikNews
Selasa, 15 Jun 2021 17:10 WIB
Bupati nonaktif Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip kembali jalani pemeriksaan lanjutan di KPK. Ia nampak mengumbar senyum saat meninggalkan gedung KPK.
Eks Bupati Talaud Sri Wahyumi (Pradita Utama/detikcom)
Jakarta -

KPK melawan balik permohonan praperadilan mantan Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip. Dalam tanggapannya, KPK menyatakan penangkapan Sri sudah sesuai prosedur atau sah.

Sidang praperadilan Sri Wahyumi kembali berlanjut dengan agenda jawaban termohon, dalam hal ini KPK. Sidang berlangsung di ruang 6 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (15/6/2021).

Pihak termohon dari KPK yang diwakili Tim Biro Hukum KPK. Jawaban KPK disampaikan kepada hakim secara tertulis dan dianggap dibacakan.

Ditemui seusai sidang, perwakilan Tim Biro Hukum KPK, Raden Natalia Kristianto, mengatakan bahwa KPK menepis dalil-dalil permohonan praperadilan Sri Wahyumi. KPK menyatakan penangkapan Sri telah sesuai prosedur.

"Kami dari termohon, KPK, intinya dalam jawaban kami menyampaikan bahwa dalil penangkapan yang disampaikan pemohon bahwa penangkapan terhadap pemohon dan penahanan itu melanggar atau melawan hukum itu tidak benar," ucap Natalia kepada wartawan.

KPK bahkan telah menyiapkan bukti-bukti untuk menguatkan jawaban mereka, salah satunya video penangkapan Sri Wahyumi. Video itu sedianya akan diputarkan saat agenda pembuktian termohon apabila diperkenankan hakim.

"Sebenarnya kami untuk pembuktian itu akan lebih jelas karena kami sudah menyiapkan saat pembuktian itu video rekaman waktu penangkapan, jadi seperti apa faktanya ketika kami menangkap dan di situ telah tergambar," jelasnya.

KPK Sebut Penangkapan Sah

Dalam jawaban KPK yang diterima detikcom, KPK menyebut tindakan penangkapan Sri Wahyumi tidak melanggar ketentuan undang-undang dan hak asasi manusia. KPK menjelaskan bahwa penangkapan Sri sudah dalam kapasitas sebagai tersangka dan berdasarkan surat perintah penangkapan.

"Bahwa penangkapan yang dilakukan Termohon terhadap diri Pemohon adalah dalam kapasitasnya sebagai Tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait proyek pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mana telah tertuang dalam 'Pertimbangan' dikeluarkannya Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin.Kap/04/DIK.01.02/01/04/2021 tanggal 28 April 2021," tulisnya.

KPK mengatakan perintah penangkapan Sri telah berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dalam proses penangkapan, KPK menyebut telah menjalankan prosedur sesuai ketentuan hukum.

"Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, dalam perkara a quo dilakukan terhadap diri Pemohon yang berdasarkan bukti permulaan yang cukup diduga keras melakukan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara," jelasnya.

"Termohon pada saat melakukan penangkapan terhadap diri Pemohon telah memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka/Pemohon surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka/Pemohon dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa," sambungnya.

KPK juga menyampaikan bahwa penahanan Sri sudah dalam kapasitas sebagai tersangka dan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik/67/DIK.00/01/11/2020 tanggal 4 November 2020. Penahanan sebagaimana dimaksud, lanjut KPK, juga telah berbekal Surat Perintah Penahanan.

"Bahwa penahanan sebagaimana dimaksud dilakukan Termohon dengan berbekal Surat Perintah Penahanan Nomor Spin.Han/23/DIK.01.03/01/04/2021 tanggal 29 April 2021," ujarnya.

KPK menjelaskan pertimbangan keluarnya Surat Perintah Penahanan, yaitu telah diperolehnya bukti yang cukup. Selain itu, KPK menyebut sudah ada pemberitahuan terhadap pihak keluarga Sri terkait penangkapan dan penahanan.

Berdasarkan uraian tersebut, KPK meminta hakim menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya. Selain itu, KPK meminta hakim menyatakan permohonan praperadilan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontwankelijk verklaard).

Ditangkap Lagi Usai Bebas

Sri Wahyumi Maria Manalip dicokok KPK usai bebas dari penjara. Emosi mantan Bupati Kepulauan Talaud itu meluap-luap tatkala ditangkap lagi.

Awalnya, Sri Wahyumi dijerat dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada 30 April 2019. Sri Wahyumi kala itu diduga 'bermain mata' dengan seorang pengusaha bernama Bernard Hanafi Kalalo. Demi barang mewah, Sri Wahyumi disebut KPK memperjualbelikan proyek di kabupaten yang dipimpinnya kepada si pengusaha.

Sri Wahyumi ditetapkan sebagai tersangka bersama anggota tim sukses Sri Wahyumi atas nama Benhur Lalenoh dan seorang pengusaha bernama Bernard Hanafi Kalalo. Sri Wahyumi dibawa ke meja hijau hingga akhirnya dituntut 7 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan.

Saat diadili di Pengadilan Tipikor Jakarta, Sri Wahyumi divonis 4 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan. Dia diyakini bersalah menerima suap dari pengusaha Bernard Hanafi Kalalo.

Meski vonisnya lebih ringan dari tuntutan, Sri Wahyumi tak terima. Dia mengajukan peninjauan kembali (PK). Mahkamah Agung (MA) pun mengabulkan PK dan menyunat hukuman Sri Wahyumi dari 4 tahun 6 bulan menjadi 2 tahun penjara. Vonis 2 tahun penjara itu berkekuatan hukum tetap dan KPK mengeksekusi Sri Wahyumi ke lembaga pemasyarakatan pada 26 Oktober 2020.

Berkat pemotongan hukuman tersebut, Sri Wahyumi bebas lebih cepat. Tepat 29 April 2021, Sri Wahyumi menghirup udara bebas dari Lapas Kelas II-A Tangerang.

Di hari yang sama, Sri Wahyumi langsung dijemput paksa KPK. Ada perkara lain yang diusut KPK yang menjerat Sri Wahyumi.

"Betul, Saudari Sri Wahyuni Manalip dilakukan penyidikan terkait dengan perkara korupsi lainnya. Yang bersangkutan dulu tersangkut perkara korupsi berupa suap dan sudah menjalani vonis," kata Ketua KPK Firli Bahuri saat dihubungi, Kamis (29/4/2021).

Sri Wahyumi diduga menerima gratifikasi Rp 9,5 miliar terkait dengan proyek infrastruktur. "KPK meningkatkan perkara ini ke tahap penyidikan sejak September 2020 dan menetapkan tersangka SWM (Sri Wahyumi Maria Manalip) sebagai tersangka," ucap Deputi Penindakan KPK Karyoto dalam konferensi pers, Kamis (29/4/2021).

Tak terima ditangkap lagi, Sri mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan itu terdaftar dengan nomor perkara 51/Pid.Pra/2021/PN JKT.SEL.

(run/dhn)