Mantan Bupati Kepulauan Talaud, Sri Wahyumi Maria Manalip, sempat emosi berhari-hari usai ditangkap lagi oleh KPK di hari yang sama saat bebas dari penjara. Kini kondisi emosi Sri Wahyumi disebut telah mereda.
Hal ini diungkapkan oleh pengacara Sri Wahyumi, Teguh Samudera, usai sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (14/6/2021). Dia mengatakan sudah beberapa kali bertemu Sri Wahyumi di rutan KPK. Kondisi Sri Mahyumi sendiri disebut sudah stabil.
"Iya sudah redalah (emosinya). Kalau memang saat yang (mau ditahan) marah-marah saya belum tahu ya. Tapi pas ketemu (di rutan) sudah beberapa kali ketemu, (sudah) bisa menceritakan dan nggak terima diperlakukan seperti itu," kata Teguh.
Teguh menuturkan saat ini Sri sudah bisa menceritakan peristiwa penangkapan yang dialaminya. Sri, kata Teguh, mengaku tidak terima atas penangkapannya itu.
"Kondisi terkini kemarin dengan saya sudah bisa cerita ke saya tentang kasusnya. Jadi kita tidak tahu kesehariannya. Tapi pas ketemu sudah bisa cerita apa yang dialami dan dia nggak terima diperlakukan seperti itu," ujarnya.
Teguh menyayangkan penangkapan yang dilakukan KPK kepada kliennya. Menurutnya, apa yang dilakukan KPK telah melanggar hak asasi manusia.
"Tapi yang kita persoalkan di persidangan ini adalah apakah tindakan seperti itu, yang dianggap klien kami melanggar hak asasi manusia sebagai seorang wanita yang lemah, sebagai seorang ibu dari anaknya, sebagai seorang istri dari suaminya, dan sebagai anak dari orang tuanya, yang sudah 2 tahun ada di tahanan, keluar ingin menemui keluarganya tidak diberikan kesempatan sedetik, semenit pun, langsung ditangkap padahal tidak kena OTT, seperti itu yang dipersoalkan sebenarnya. Nah, apakah cara seperti ini dibenarkan atau tidak," jelasnya.
Ditangkap Lagi Usai Bebas
Diketahui, Sri Wahyumi dicokok KPK usai bebas dari penjara. Emosi mantan Bupati Kepulauan Talaud itu meluap-luap tatkala ditangkap lagi.
Awalnya, Sri Wahyumi dijerat dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada 30 April 2019. Sri Wahyumi kala itu diduga 'bermain mata' dengan seorang pengusaha bernama Bernard Hanafi Kalalo. Demi barang mewah, Sri Wahyumi disebut KPK memperjualbelikan proyek di kabupaten yang dipimpinnya kepada si pengusaha.
Sri Wahyumi ditetapkan sebagai tersangka bersama anggota tim suksesnya atas nama Benhur Lalenoh dan seorang pengusaha bernama Bernard Hanafi Kalalo. Sri Wahyumi dibawa ke meja hijau hingga akhirnya dituntut 7 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan.
Saat diadili di Pengadilan Tipikor Jakarta, Sri Wahyumi divonis 4 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan. Dia diyakini bersalah menerima suap dari pengusaha Bernard Hanafi Kalalo.
Meski vonisnya lebih ringan dari tuntutan, Sri Wahyumi tak terima. Dia mengajukan peninjauan kembali (PK). Mahkamah Agung (MA) pun mengabulkan PK dan menyunat hukuman Sri Wahyumi dari 4 tahun 6 bulan menjadi 2 tahun penjara. Vonis 2 tahun penjara itu berkekuatan hukum tetap dan KPK mengeksekusi Sri Wahyumi ke lembaga pemasyarakatan pada 26 Oktober 2020.
