Komnas HAM: Pimpinan KPK Akan Penuhi Panggilan soal TWK Kamis

Tim detikcom - detikNews
Selasa, 15 Jun 2021 11:33 WIB
Jakarta -

Pimpinan KPK akhirnya menjanjikan akan datang ke Komnas HAM pada Kamis, 17 Juni 2021. Sikap Pimpinan KPK itu disampaikan langsung Komnas HAM setelah mengirimkan Kabiro Hukum KPK untuk meminta klarifikasi.

"Sore kemarin, teman-teman kolega kami dari KPK, Pimpinan KPK mengirimkan surat kepada Komnas HAM atas panggilan kedua dan balasan surat kami," ucap Komisioner Komnas HAM Choirul Anam dalam konferensi pers di kantornya, Selasa (15/6/2021).

"Jadi kami umumkan di sini sudah ada komitmen yang baik dari Pimpinan KPK akan datang dalam proses pemeriksaan Komnas HAM pada hari Kamis, jadi Kamis besok kolega kami akan datang dan akan mempersiapkan apa saja yang memang dibutuhkan untuk proses pendalaman, proses klarifikasi, proses informasi," imbuhnya.

Sebelumnya, Kabiro Hukum KPK dan Plt Kepala Bagian Litigasi KPK mendatangi Komnas HAM pada Senin kemarin. Kedatangannya itu bertujuan untuk meminta klarifikasi secara langsung soal dugaan adanya pelanggaran pimpinan KPK pada pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK).

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan Kabiro Hukum KPK dan Plt Kepala Bagian Litigasi KPK datang pada Senin (14/6/2021). Kedatangannya itu diterima langsung oleh Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam.

"Kepala Biro Hukum dan Plt Kepala Bagian Litigasi KPK telah mendatangi Komnas HAM pada Senin, 14 Juni 2021 untuk meminta klarifikasi secara langsung atas dugaan isu-isu HAM yang dilaporkan pengadu," kata Ali, kepada wartawan, Selasa (15/6).

"Kedatangan tersebut diterima oleh Choirul Anam selaku Komisioner, Kepala Biro Hukum Penyelidikan dan Pemantauan, serta Fungsional Penyelidik Komnas HAM," tambahnya.

Ali mengatakan Komnas HAM saat itu telah memberikan penjelasan mengenai aspek HAM yang akan dikonfirmasi dalam pelaksanaan TWK. Kata Ali, penjelasan tersebut tidak tertuang dalam surat yang dikirimkan Komnas HAM ke KPK.

"Komnas HAM telah memberi penjelasan informasi yang diperlukan terkait aspek HAM yang akan dikonfirmasi dalam proses TWK. Penjelasan inilah yang sebelumnya tidak tertuang dalam surat jawaban Komnas HAM kepada KPK," ujar Ali.

Selanjutnya, setelah KPK menerima penjelasan tersebut, KPK akan membahas dan menyiapkan informasi yang diperlukan Komnas HAM atas dugaan ini. Koordinasi ini merupakan bentuk komitmen KPK dalam menghormati tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Komnas HAM.

"KPK selanjutnya akan membahas dan menyiapkan informasi yang diperlukan Komnas HAM dimaksud," katanya.

"Koordinasi dan komunikasi yang baik ini, sebagai bentuk komitmen KPK menghormati Tupoksi Komnas HAM sekaligus untuk memperoleh gambaran informasi yang dibutuhkan Komnas HAM," sambungnya.

(dhn/imk)