Anggota DPR Prediksi Hukuman Djoko Tjandra Turun Usai Vonis Pinangki Disunat

Matius Alfons - detikNews
Selasa, 15 Jun 2021 07:59 WIB
Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra tidak terima dituntut 4 tahun penjara. Dia mengklaim telah menjadi korban tipu-tipu dari seorang Pinangki Sirna Malasari.
Foto: Djoko Tjandra (Ari Saputra)

PKB Minta Putusan Pengadilan Tinggi Dihormati

Anggota Komisi III DPR F-PKB, Jazilul Fawaid, memberi pandangan berbeda. Dia berpendapat sebaiknya putusan pengadilan tinggi terkait vonis Pinangki harus dihormati.

"Hemat saya, kita hormati keputusan pengadilan sebab itu hasil keputusan lembaga yang berwenang memberikan vonis," tuturnya.

Dia menyebut keputusan pengurangan vonis atas dasar Pinangki wanita dimungkinkan untuk dilakukan oleh hakim. Meski begitu, dia meyakini masyarakat punya cara tersendiri untuk menilai keadilan dari putusan hakim tersebut.

"Tentu bisa, secara formal Hakim punya hak membuat pertimbangan dan memutus perkara. Publik akan punya cara lain dalam menilai rasa keadilan, apakah vonis itu selaras dengan rasa keadilan yang hidup dan berkembang di masyarakat," tuturnya.

Namun demikian, Jazilul mempersilakan jika ada pihak yang tidak terima dengan keputusan hakim pengadilan tinggi terkait potongan vonis itu untuk menempuh jalur hukum lainnya. "Silakan gunakan upaya hukum sesuai aturan yang berlaku," tuturnya.

Sebelumnya, Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta menyunat hukuman mantan jaksa Pinangki Sirna Malasari dari 10 tahun penjara menjadi 4 tahun penjara. Pinangki terbukti korupsi dan melakukan pidana pencucian uang.

"Menyatakan Terdakwa Dr Pinangki Sirna Malasari, SH, MH. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KESATU - Subsidiair dan "Pencucian Uang" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KEDUA dan "Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KETIGA-Subsidiair," demikian putusan PT Jakarta yang dilansir di websitenya, Senin (14/6).

Duduk sebagai ketua majelis Muhammad Yusuf dengan anggota Haryono, Singgih Budi Prakoso, Lafat Akbar, dan Reny Halida Ilham Malik.

"Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar Rp 600 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan," ucap majelis.


(maa/haf)