HNW Minta Pemerintah Bantu WNI di Arab Saudi Dapat Kuota Haji

Erika Dyah - detikNews
Senin, 14 Jun 2021 23:43 WIB
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW)
Foto: Jefrie/detikcom
Jakarta -

Kerajaan Arab Saudi mengumumkan secara resmi soal pembukaan kuota haji 2021 untuk WN Arab Saudi maupun WNA yang tinggal atau mukim di Arab Saudi. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengingatkan pemerintah melalui KBRI Arab Saudi agar memastikan kuota tersebut juga didapat WNI di Arab Saudi.

"Perlunya KBRI di Riyadh membantu WNI di Saudi untuk mendaftar haji via e-hajj, selain karena waktunya yang terbatas sampai 23 Juni, juga karena jumlah WNI yang menetap di Saudi dan ingin berhaji juga besar. Mereka terdiri dari tenaga kerja Indonesia (TKI), mahasiswa, juga korps diplomasi di KBRI Riyadh maupun KJRI di Jeddah," ujar HNW dalam keterangannya, Senin (14/6/2021).

Dalam sambutannya di acara Halal Bihalal Pimpinan Pusat Wanita Islam pada Minggu (13/6), ia menyampaikan harapannya agar upaya tersebut dapat dilakukan KBRI di Riyadh untuk memaksimalkan pelayanan bagi WNI yang ingin berhaji serta untuk mendapatkan jumlah yang lebih banyak dibanding dengan tahun lalu.

"Tahun lalu Saudi hanya mengizinkan 10.000 jemaah haji, 1/3 dari jumlah itu WN Saudi dan selebihnya untuk ekspatriat. Tahun ini Saudi mengizinkan 60.000 jemaah calon haji dari dalam negeri Saudi," ujarnya.

HNW yang juga anggota DPR-RI Komisi VIII yang membidangi urusan haji ini pun mengingatkan agar Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Kementerian Agama bisa amanah dan transparan dalam mengelola setoran haji. Ia pun berharap agar jemaah yang hendak melakukan pengambilan setoran lunas haji tahun 2021 hendaknya dipermudah.

Menurutnya, hal itu diperlukan mengingat dana setoran merupakan hak para jemaah yang bisa digunakan untuk keperluan lain pasca pembatalan keberangkatan haji 2021. Ia pun menilai hal ini sekaligus menjadi upaya untuk menjaga kepercayaan kepada masyarakat terkait dana haji yang benar-benar aman.

Ia menambahkan BPKH telah mengklaim bahwa tersedia dana likuid sebesar Rp 54 triliun di bank syariah. Oleh karena itu, HNW menilai dana tersebut seharusnya cukup untuk total jemaah haji yang telah melakukan setoran lunas sebanyak 15.476 haji khusus dan 198.371 haji reguler.

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS ini juga menegaskan kepada pemerintah agar penarikan setoran lunas jangan sampai berdampak pada antrean jemaah haji. Pasalnya, penarikan tersebut bukanlah murni kesalahan jemaah, melainkan akibat adanya keputusan pembatalan keberangkatan haji oleh Kementerian Agama.

Meski begitu, HNW tetap mengapresiasi pihak Kemenag dan BPKH yang dinilainya peka dengan masalah terkait pembatalan haji. Ia mengungkap baik Kemenag maupun BPKH mengumumkan komitmennya untuk mempermudah urusan jemaah calon haji dan tidak mengancam antrean calon jemaah. Tak hanya itu, kedua lembaga ini juga diketahui telah memastikan daftar antre jemaah haji tidak batal dengan penarikan setoran lunas.

Lebih lanjut HNW mengusulkan agar Kemenag segera melaksanakan proses persiapan haji tahun 2022 antara lain. Antara lain, melakukan lobi kepada pihak terkait di Kerajaan Arab Saudi dan memastikan jemaah haji seluruhnya sehat dan sudah mendapatkan dua kali vaksinasi yang diakui pihak otoritas Kerajaan Saudi.

Ketiga, berkontribusi mengatasi penyebaran virus COVID-19 di dalam negeri Indonesia, agar tahun depan bisa memberangkatkan jemaah calon haji dan keempat melakukan persiapan-persiapan lainnya yang dibutuhkan.

"Kita prihatin, tahun ini Indonesia tidak bisa memberangkatkan jemaah haji, seperti halnya negara-negara yang lain. Tetapi, jangan sampai pembatalan 2 kali ini tidak menjadi pembelajaran bagi pemerintah dalam mempersiapkan keberangkatan haji tahun 2022, dan mendorong adanya kontribusi yang lebih baik untuk mengatasi penyebaran COVID-19. Agar tahun 2022 jemaah calon haji Indonesia bisa diberangkatkan lagi, bahkan dengan kuota yang ditambah akibat 2 kali pembatalan sebelumnya," pungkasnya.

(ncm/ega)