Komisi VIII Ungkap Sulitnya Berangkatkan Haji: Tak Seperti Serang ke Jakarta

Adhyasta Dirgantara - detikNews
Kamis, 10 Jun 2021 16:31 WIB
Ketua Komisi VIII DPR, Yandri Susanto (Rahel Narda/detikcom)
Ketua Komisi VIII DPR, Yandri Susanto (Rahel Narda/detikcom)
Jakarta -

Pemerintah secara resmi telah mengumumkan bahwa Indonesia tidak akan memberangkatkan warganya untuk ibadah haji ke Arab Saudi tahun 2021. Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto mengungkap sejumlah kendala yang dihadapi jika memberangkatkan haji di tengah pandemi Corona.

"Ini bukan kayak berangkatkan orang dari Serang ke Jakarta, gampang. Cuma kalau berangkatkan orang mencapai ribuan, ada dari berbagai daerah, itu rasanya sulit di tengah larangan terbang belum dicabut," ujar Yandri dalam sebuah webinar bertajuk 'Menyorot Akuntabilitas Pengelolaan Dana Haji', Kamis (10/6/2021).

Yandri menyebut ada sejumlah kendala dalam memberangkatkan haji tahun ini. Misalnya pihak Arab Saudi yang tak kunjung mengumumkan kuota haji hingga larangan terbang yang belum dicabut.

"Kita analisis di dalam negeri sudah sangat siap. Tetapi kendala terbesar sebenarnya kuota nggak dikasih, larangan terbang belum dicabut. Terbukti sampai saat ini Saudi belum berikan kuota," tuturnya.

Padahal, kata Yandri, negara siap menanggung seluruh biaya syarat protokol kesehatan yang harus ditaati para calon jemaah haji. Namun, dia mengatakan banyaknya karantina yang harus dilalui membuat haji mustahil dilaksanakan.

"Kita sudah hitung biaya haji berapa. Perkiraannya Rp 86 juta di tengah pandemi. Tapi itu kita tidak bebankan ke calon jemaah haji karena prokes itu ditanggung negara melalui Menkes. Kalau kita bebankan Rp 6-8 juta ke jemaah, terlalu berat," kata Yandri.

"Maka waktu itu kita rapat ditanggung penuh negara, termasuk karantina. Berapa hari karantina di Tanah Air, PCR, sampai di tanah suci juga karantina. Intinya hampir 4 kali karantina. Kalau dikasih kuota haji, waduh malah bisa kacau balau," sambungnya.

Untuk itu, Yandri mengungkapkan DPR menyerahkan soal keberangkatan haji 2021 sepenuhnya ke pemerintah untuk mengambil keputusan terbaik.

"Waktu itu kami rapat tertutup dengan Kemenag, semua fraksi, menghormati dan menyerahkan ke pemerintah untuk mengambil keputusan yang terbaik. Dan itu berdasarkan pembicaraan dari banyak sisi," imbuh Yandri.

Diketahui, pemerintah melalui Kemenag telah memutuskan untuk meniadakan haji tahun ini. Keputusan tersebut dinilai pahit tapi menjadi yang terbaik.

(maa/maa)