Bupati Nonaktif Muara Enim Segera Disidang Terkait Suap Proyek Jalan

Azhar Bagas Ramadhan - detikNews
Senin, 14 Jun 2021 19:21 WIB
Bupati Nonaktif Muara Enim Juarsah diperiksa KPK. Usai diperiksa, tersangka suap proyek jalan di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim itu tutupi wajah pakai map.
Bupati Non Aktif Muara Enim, Juarsah (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

KPK telah menyerahkan tersangka bupati nonaktif Muara Enim, Juarsah (JRH), beserta barang bukti terkait kasus dugaan suap proyek jalan di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim. Juarsah akan segera disidang.

"Hari ini (14/6/2021) tim penyidik melaksanakan Tahap II (penyerahan tersangka dan barang bukti) kepada tim JPU (jaksa penuntut umum) dengan tersangka JRH," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, kepada wartawan, Senin (14/6/2021).

Ali mengatakan penahanan Juarsah akan dilanjutkan tim JPU. Juarsah akan ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan KPK Kavling C1.

"Penahanan beralih dan dilanjutkan oleh Tim JPU selama 20 hari kedepan terhitung mulai 14 Juni 2021 sampai dengan 3 Juli 2021 di Rutan KPK Kavling C1," kata Ali.

Selanjutnya, Ali menyebut tim JPU akan menyusun surat dakwaan dalam waktu 14 hari dan akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor. Persidangan akan digelar di Pengadilan Tipikor Palembang.

"Dalam waktu 14 hari kerja, segera dilakukan penyusunan surat dakwaan oleh tim JPU dan melimpahkannya ke PN Tipikor," katanya.

"Persidangan nantinya diagendakan di PN Tipikor Palembang," imbuhnya.

Perkara ini berawal dari kegiatan tangkap tangan pada 3 September 2018 dan telah menetapkan 6 tersangka. Bupati Muara Enim Juarsah menjadi tersangka baru kasus suap proyek jalan di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2019. Terhadap Juarsah, KPK langsung menahannya.

Sedangkan lima tersangka lainnya adalah Bupati Muara Enim periode 2018-2019 Ahmad Yani, Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan PPK di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Elfin MZ Muhtar, Robi Okta Fahlefi selaku swasta, Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim Aries HB, dan Plt Kepala Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Ramlan Suryadi.

"Perkara kelima tersangka tersebut telah disidangkan dan diputus pada tingkat PN Tipikor Palembang dengan putusan bersalah dan telah berkekuatan hukum tetap," kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (15/2).

(maa/maa)