Sejumlah Guru Besar Dukung Komnas HAM Panggil Paksa Pimpinan KPK

Yulida Medistiara - detikNews
Senin, 14 Jun 2021 14:22 WIB
Sejumlah guru besar beri dukungan Komnas HAM periksa pimpinan KPK
Pengajar STH Jentera, Bivitri Susanti (tengah) (Foto: dok. istimewa)
Jakarta -

Sejumlah guru besar mendukung Komnas HAM untuk memeriksa pimpinan KPK terkait penanganan laporan Tes Wawasan Kebangsaan. Salah satu guru besar mengingatkan bahwa Komnas HAM dapat memanggil paksa pihak terlapor dengan bantuan pengadilan.

"Yang jelas mereka semua sih (para guru besar) merasa ini memang ranahnya Komnas HAM (pemanggilan terhadap pimpinan KPK)," kata kata pengajar STH Jentera, Bivitri Susanti usai beraudiensi dengan Komnas HAM, dalam konferensi pers yang disiarkan secara virtual, Senin (14/6/2021).

"Karena yang dibicarakan kan dua hal, jadi bukan hanya pertanyaannya loh yang soal HAM, tapi juga perlakuan yang layak dan sesuai HAM pada setiap warga negara, mau warga negaranya pakai cap merah seperti kata salah satu komisioner KPK, tapi itu HAM kan melekat pada diri semua orang," imbuh pengamat hukum tata negara itu.

Diketahui, hari ini sejumlah guru besar menggelar audiensi dengan anggota Komnas HAM. Adapun diantara guru besar yang hadir misalnya Prof Azyumardi Azra, Prof Supriadi Rustad, Prof Sigit Riyanto, Prof. Dr. Marwan Mas, SH. MH, Prof Atip Latipulhayat, Susi Dwi Harijanti, Prof Aminuddin Mane Kandari, Prof. Sukron Kamil, Prof Ruswiati Suryasaputra, Tri Marhaeni Pudji Astuti, Prof Teguh Supriyanto.

Bivitri mengungkap salah satu guru besar dari Unpad, Susi Dwi Harijanti menilai Komnas HAM bisa saja melakukan panggilan paksa terhadap pimpinan KPK. Misalnya dengan meminta bantuan pengadilan negeri.

"Tadi itu Prof Susi dari Unpad bahkan memberikan dorongan kepada Komnas HAM, saya paham kata beliau bahwa memang Komnas HAM kalau ada pihak yang dimintai keterangan dan tidak bersedia hadir sebenarnya ada upaya paksa melalui pengadilan yang bisa dilakukan," ujar Bivitri.

Pada pertemuan itu, para guru besar disebut memberi masukan ke Komnas HAM terkait pemanggilan terhadap pihak yang tidak bersedia hadir.

"Semuanya 8 guru besar justru sangat mendukung bahkan memberikan tips and tricks kepada Komnas HAM bahkan lancar untuk memberikan rekomendasi," ungkapnya.

Sementara itu Komisioner Komnas HAM Choirul Anam mengungkap memang pemanggilan paksa terhadap pihak yang dipanggil diatur dalam Pasal 95 UU 39 tahun 1999 tentang HAM. Dalam aturan itu disebutkan Komnas HAM dapat meminta bantuan pengadilan untuk melakukan pemanggilan paksa.

Berikut bunyi Pasal 95 UU HAM:

Apabila seseorang yang dipanggil tidak datang menghadap atau menolak memberikan keterangannya, Komnas HAM dapat meminta bantuan Ketua Pengadilan untuk pemenuhan panggilan secara paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu Komnas HAM mengaku tidak akan melakukan pemanggilan paksa terhadap KPK. Komnas HAM masih meyakini KPK akan menghadiri panggilan itu.

"Memang prosedurnya harus melibatkan pengadilan negeri. Apakah kita akan menggunakan kewenangan itu atau kah tidak? Sampai sekarang kita masih menganggap bahwa teman-teman kolega kami KPK berniat baik untuk datang ke Komnas HAM," ujar Anam.

Komnas HAM mengimbau agar KPK menghadiri panggilan tersebut. Komnas HAM meminta KPK menjelaskan secara terbuka kepada publik tentang TWK yang menjadi polemik.

"Oleh karenanya panggilan Komnas HAM itu harus dimaknai dengan cara karena dokumen kesaksian dsb ada dan masalahnya juga nggak rumit, ya datang saja, membawa dokumen bawa kesaksian gak perlu ada argumentasi-argumentasi lain. Ayo lah mengabdi pada kepentingan publik dan salah satu yang kita tunggu adalah terang benderangnya peristiwa ini," ujar Anam.

Simak video 'ICW Kembali Laporkan Firli ke Dewas KPK soal Sewa Helikopter':

[Gambas:Video 20detik]



Selanjutnya
Halaman
1 2