Dinkes DKI: Masih Ada Warga Khawatir Efek Samping Vaksin COVID-19

Karin Nur Secha - detikNews
Minggu, 13 Jun 2021 15:57 WIB
Jakarta -

Dinkes DKI mengatakan masih ada sejumlah warga Ibu Kota yang khawatir akan efek samping vaksin COVID-19. Selain itu, warga khawatir soal isu halal-haram.

"Betul, kalau diliat 1 dari 3 masih banyak kekhawatiran efek samping dan ada juga yang mengkhawatirkan isu halal-haram," ujar Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes DKI Lies Dwi dalam diskusi yang digelar secara virtual, Minggu (13/6/2021).

Lies menilai warga yang khawatir melakukan vaksin perlu treatment khusus agar mau divaksin. Namun, menurutnya, ini juga berdampak positif karena dengan ketakutan mereka bisa jadi mereka makin taat terhadap prokes 5M.

"Jika dilihat ada kelompok vaksin tidak manjur, ini bisa jadi kekhawatiran itu tetap taat 5M. Jadi kita bisa ubah persepsi ini jadi action yang positif. Dalam arti kita bisa membawa pesan kalau 5M tetap dijalankan walaupun sudah vaksin," jelasnya.

Lies mengatakan, meski kekhawatiran itu masih dirasakan sebagian warga, ada 87 persen penduduk Ibu Kota yang bersedia divaksinasi.

"Di antara orang belum mau vaksin ada 87 persen mereka mau vaksin, jangan sampai kita miss opportunity. Untuk itu, kita juga perlu membuka kesempatan untuk mereka agar layanan vaksinasi lebih mudah dan simpel," jelasnya.

Dalam diskusi yang sama, Kolaborator Ahli di Lapor COVID-19, Dicky Pelupessy, memaparkan hasil survei tersebut. Dia menjabarkan hasil survei yang menyatakan warga DKI khawatir soal efek samping setelah divaksin.

"Ada 23 persen responden survei yang menyatakan khawatir vaksin COVID-19 haram. Dari angka itu, sebanyak 20 persen menyatakan setuju, dan 3 persen sisanya sangat setuju. Kemudian sekitar 18 persen responden yang menyatakan khawatir vaksin itu haram sudah divaksin. Lebih tinggi itu yang belum divaksin. Itu yang khawatir vaksin haram angkanya sekitar 29 persen," jelas Dicky.

Kemudian, 20,2 persen warga yang bersedia ikut vaksinasi COVID-19 masih khawatir vaksin itu haram. Lalu 50 persen warga tidak bersedia divaksin menyatakan kekhawatiran bahwa vaksin itu haram.

"Permasalahan kehalalan vaksin masih menjadi isu bagi semua kelompok penghasilan, baik rendah maupun tinggi," kata Dicky.

Dicky memaparkan ada kekhawatiran warga terkait kemanjuran vaksin COVID-19. Sebanyak 30 persen responden setuju dan 4 persen sisanya sangat setuju terhadap kekhawatiran tersebut.

"Kalau melihat angkanya, yang betul-betul tidak khawatir terhadap kemanjuran vaksin itu di bawah 50 persen. Yang tidak setuju dan sangat tidak setuju itu total 37 persen," ungkapnya

Terakhir, survei Lapor COVID-19 mencatat ada 32 persen responden yang menyatakan khawatir terkena efek samping atau Kejadian Ikutan Pasca-Imunisasi (KIPI) vaksin Covid-19. Dicky mengatakan yang paling khawatir berasal dari responden berusia 40-50 tahun, diikuti oleh kelompok usia 30-40 tahun.

"Paling rendah memang mereka yang muda-muda. Rentang usia 18-20 tahun. Polanya ini menarik, di usia yang produktif itu, 40-50 tahun, khawatir terkena efek samping," tutupnya.

Kebut Vaksin Sebelum Kedaluwarsa

Proses vaksinasi di DKI Jakarta saat ini sedang diupayakan untuk dipercepat. Terlebih vaksin AstraZeneca akan kedaluwarsa pada Juni ini.

"Untuk pengelolaan vaksin pasti ada masa expired, jika sudah mulai masuk akan didahulukan ini bukan hanya terjadi di Jakarta. Jadi sama, kita akan mendahulukan vaksin tersedia paling banyak dan segera didistribusikan ke masyarakat agar dapat diambil manfaatnya," ujar Lies.

Penyuntikan dosis vaksin AstraZeneca dikebut agar warga Jakarta segera mencapai herd immunity. Menurutnya selama dosis vaksin masih belum melewati masa kadaluwarsa, vaksin tersebut masih aman digunakan.

"Jadi selama produk vaksin belum lewati kedaluwarsa berarti masih bisa dipake. Jadi nggak usah khawatir," ungkapnya.

Dia juga meminta masyarakat bersedia untuk divaksinasi. Agar vaksin yang telah disediakan oleh pemerintah tidak terbuang secara percuma.

"Mari kita dorong supaya vaksin ini bisa kita manfaatkan sebesar-besarnya. Sinovac yang dipakai pun sama. Prinsip pengelolaan sama seperti obat dan makanan," jelas Lies.

(idn/idn)