Round-Up

ESDM Buka Suara Usai Surat Wabup Sangihe Tolak Tambang Mengemuka

Tim detikcom - detikNews
Minggu, 13 Jun 2021 07:11 WIB
Ridwan Djamaluddin
Ridwan Djamaluddin (Foto: Dok. Kemenko Kemaritiman)
Jakarta -

Wakil Bupati Sangihe Helmud Hontong, yang meninggal dunia di dalam pesawat saat penerbangan Denpasar-Makassar ternyata pernah mengirim surat pembatalan PT Tambang Mas Sangihe ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Surat itu dikirim Helmud atas nama pribadi.

Surat tersebut dituliskan dengan tujuan permohonan pertimbangan pembatalan izin operasi pertambangan PT Tambang Mas Sangihe di Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Surat itu diketahui yang dikirim Helmud kepada Kementerian ESDM itu bertanggal 28 April lalu.

Berikut isi surat tersebut:

1. Sehubungan dengan diterbitkannya surat izin operasi Kontrak Karya PT Tambang Mas Sangihe (PT TMS) yang diberikan oleh Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan nomor : 163 K/MB.04/DJB/2021 tanggal 29 Januari 2021, dengan luas wilayah Kontrak Karya seluas 42.000 ha, bersama ini kami mohon dipertimbangkan untuk dibatalkan.

2. Pentingnya pembatalan surat izin itu didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:
a. Bahwa usaha pertambangan tersebut bertentangan dengan UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
b. Bahwa Pulau Sangihe tergolong pulau kecil dengan luasan hanya 737 ha atau 73.700 km bujur sangkar sangat rentan terhadap aktivitas pertambangan,
c. Bahwa aktivitas pertambangan PT TMS berpotensi merusak lingkungan daratan, pantai, komunitas mangrove, terumbu karang dan biota yang ada di dalamnya, bahkan secara signifikan berpotensi meningkatkan toksisitas lingkungan secara masif yang akan membawa dampak negative terhadap manusia dan biota alam,
d. Bahwa penguasaan wilayah pertambangan akan berdampak pada hilangnya sebagian atau keseluruhan hak atas tanah dan kebun masyarakat, bahkan masyarakat secara terstruktur akan terusir dari tanahnya sendiri sehingga akibat jangka panjangnya berpotensi hilangnya struktur kampung, budaya, dan melahirkan masalah sosial baru,
e. Bahwa belajar dari pengalaman wilayah lain secara khusus di Sulawesi Utara, kegiatan pertambangan hanya memberi keuntungan pada pemegang kontrak karya tapi tidak memberi kesejahteraan bagi masyarakat, bahkan meninggalkan kerusakan lingkungan fatal,
f. Bahwa wilayah Sangihe merupakan daerah perbatasan negara jika terjadi konflik akan rawan dari aspek sosial dan pertahanan negara,
g. Bahwa saat ini gelombang penolakan dari rakyat terjadi dengan masif yang berpotensi terjadinya kerusuhan.

3. Dimohon kiranya wilayah pertambangan yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe dapat dijadikan wilayah pertambangan rakyat.

4. Atas perhatian dan kerja sama Bapak Menteri kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

Helmud Hontong, SE
Wakil Bupati Kepulauan Sangihe

Tembusan Yth:
1. Menteri Lingkungan Hidup RI
2. Menteri Kelautan dan Perikanan RI
3. Ketua Dewan Pertimbangan Presiden RI

Kementerian ESDM pun buka suara terkait surat itu. Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Ridwan Djamaluddin, mengatakan pihaknya telah menerima surat dari Helmud tersebut. Simak selengkapnya

Saksikan juga 'Ramainya Warga Sambut Jenazah Wabup Sangihe Helmut':

[Gambas:Video 20detik]