Round-Up

Ramai-ramai Tolak Sembako hingga Sekolah Bakal Kena Pajak

Tim detikcom - detikNews
Minggu, 13 Jun 2021 06:14 WIB
Pemerintah akan menarik pajak untuk bahan pokok. Para pedagang menilai kebijakan tersebut sangat tidak pas jika dilakukan dalam kondisi pandemi COVID-19.
Ilustrasi, pasar sembako (Foto: Rifkianto Nugroho/detikcom)
Jakarta -

Pemerintah berencana memungut pajak pertambahan nilai (PPN) di sektor pendidikan dan sembako. Rencana ini ramai mendapatkan penolakan dari berbagai elemen masyarakat.

Rencana jasa pendidikan dan sembako menjadi objek PPN tersebut tertuang dalam draf Rancangan Undang-Undang Revisi UU nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Sosiolog dari Universitas Nasional, Sigit Rohadi, mengatakan kebijakan pemerintah ini bisa memberikan dampak sosial ke masyarakat.

Sigit lantas mengungkap fakta di mana masyarakat yang berada di garis kemiskinan dan turun di bawah garis kemiskinan menghabiskan 60-70 persen pendapatannya untuk kebutuhan pokok. Dengan demikian, jika pajak dikenakan pada bahan pokok tersebut, kualitas hidup masyarakat akan menurun.

"Kalau barang-barang kebutuhan pokok dikenai pajak, tentu pengeluaran untuk kebutuhan pokok akan berlipat-lipat sehingga mereka akan tidak mampu memenuhi kebutuhan barang sekunder atau tersier. Kalau itu (pajak) betul diterapkan bisa dipastikan kualitas hidup masyarakat yang lapisan bawah akan semakin menurun, angka kemiskinan akan meningkat lebih cepat dibandingkan periode periode sebelumnya," ucapnya.

Berikut gelombang penolakan rencana sembako-pajak dikenai PPN:

1. La Nyalla

Ketua DPD RI La NyallaKetua DPD RI La Nyalla (Foto: Dok. DPD)

Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti mengkritisi draf RUU KUP yang mengatur pajak sekolah swasta hingga sembako. Menurutnya rencana pemberian pajak tersebut perlu ditinjau ulang karena bisa memperluas ketimpangan di masyarakat.

"Aturan pemberian pajak untuk sektor pendidikan dan bahan pangan pokok sebaiknya ditinjau ulang. Saya kira kebijakan tersebut tidak tepat karena akan membebankan masyarakat kecil," ujar La Nyalla dalam keterangan tertulis, Sabtu (12/6/2021).

Senator asal Jawa Timur itu meminta DPR dan pemerintah agar mempertimbangkan rencana tersebut. Mengingat dampak Corona yang cukup dirasakan oleh masyarakat, utamanya masyarakat kecil.


2. NasDem

Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad AliBendahara Umum Partai NasDem Ahmad Ali (Foto: Ari Saputra/detikcom)

Ketua Fraksi NasDem DPR Ahmad Ali mengatakan fraksinya solid menentang rencana Kementerian Keuangan (Kemenkeu) itu. Menurutnya, rencana kementerian di bawah kendali Sri Mulyani itu menambah beban bagi masyarakat.

"Fraksi NasDem menolak rencana usulan Menkeu soal kenaikan tarif pajak itu. Kami akan perjuangkan ini jika rencana bahaya demikian benar-benar diusulkan ke DPR, dari awal kami tegaskan itu," kata Ali dalam keterangan tertulis, Jumat (11/6/2021).

Ahmad Ali, yang juga Wakil Ketua Umum Partai NasDem, kembali menegaskan sikap fraksinya yang disampaikan di DPR. Menurut Fraksi NasDem, penerimaan pajak masih bisa digenjot dengan cara selain menaikkan tarifnya.

"Harga komoditas di internasional juga sudah mulai membaik. Penerimaan dari sisi pabean juga menunjukkan tren positif. Jadi pilihan menaikkan tarif itu pilihan potong kompas semata," ucap Ali.

Baca selengkapnya di halaman berikutnya