Fakta-fakta Kematian Wabup Sangihe yang Dinilai Janggal

Tim detikcom - detikNews
Sabtu, 12 Jun 2021 12:18 WIB
Wakil Bupati (Wabup) Kepulauan Sangihe, Helmut Hontong
Wabup Sangihe Helmud Hontong semasa hidup (Dok. Pemkab Sangihe)
Jakarta -

Kematian Wakil Bupati (Wabup) Sangihe Helmud Hontong, yang meninggal di udara, dinilai janggal oleh sejumlah pihak. Dorongan agar polisi mengusut kasus ini pun mencuat.

Dihimpun detikcom, Sabtu (12/6/2021), Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) menilai kepergian Helmud tidak wajar karena mendadak dan misterius. Apalagi Helmut terkenal dengan sikap penolakannya terhadap tambang di Sangihe.

"Ini mengagetkan. Kedua, misterius dan agak janggal kematiannya. Kenapa seperti itu? Karena dia ini kan menjadi sorotan, high profile karena dia ini kepala daerah yang menolak tambang juga. Bahkan dia juga mengirim surat ke ESDM. Suratnya juga sudah beredar," kata Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Merah Johansyah Ismail.

"Ini janggal karena dia sehat-sehat aja, tapi tiba-tiba mendadak kolaps," imbuhnya.

Merah juga meminta polisi menyelidiki kematian Helmud ini. Merah juga mengatakan perlu jenazah Helmud diautopsi untuk menyelidiki penyebab kematiannya.

"Dia high profile juga, jadi bagi kita ini janggal. Kita mendesak agar otoritas terkait melakukan penyelidikan. Dalam hal ini pemerintah, penegak hukum, termasuk Komnas HAM. Apalagi bulan Mei 2021 warga juga sudah melaporkan kasus ini ke Komisioner Komnas HAM. Jadi Komnas ini jangan diam. Kepolisian juga melakukan penyelidikan yang maksimum soal apa penyebab utama kematian beliau ini. Apakah perlu dilakukan autopsi juga," ungkapnya.

Soal Darah yang Keluar dari Mulut dan Hidung Helmud

Ajudan Helmud, Harmen Rivaldi Kontu, menceritakan detik-detik meninggalnya Wabup Sangihe Helmud Hontong di pesawat rute Denpasar-Makassar. Harmen mengatakan, sebelum meninggal, Helmut sempat memberitahukan kepadanya bahwa sudah merasa pusing. Pada saat itu, dia diminta menggosokkan minyak kayu putih di bagian belakang dan leher.

Setelah lehernya digosok dengan minyak kayu putih, Helmud tidak lagi merespons. Bahkan Harmen mengatakan ada darah yang keluar dari mulut dan hidung Helmud.

"Sekitar 5 menit itu saya lihat Bapak langsung tersandar. Saya panggil dan kore-kore (colek) namun sudah tidak ada respons lagi. Saya langsung panggil pramugari, namun tetap Bapak tidak ada respons. Kemudian keluar darah lewat mulut. Tak lama kemudian darah keluar dari hidung," kata Harmen ketika dimintai konfirmasi detikcom di Pelabuhan Manado, Sulawesi Utara (Sulut), Kamis (9/6).

Harmen mengatakan, setelah keluar darah, ada seorang pramugari yang meminta bantuan. Menurut dia, pramugari tersebut menanyakan apakah ada dokter atau tenaga medis yang ikut dalam penerbangan itu. Kata Harmen, karena ada dokter, Wabup Helmud langsung dibawa ke bagian belakang untuk mendapatkan penanganan medis.

"Pas itu pramugari langsung meminta tolong jika ada dokter atau paramedis yang ikut dalam penerbangan ini. Jadi langsung diarahkan ke bagian belakang pesawat. Saat itu nadi Bapak dipompa supaya ada pernapasan, tapi Bapak memang ndak ada respons. Terus mereka mengecek nadi Bapak, kan mau tahu detak jantung, tapi mulai melambat," jelasnya.

Harmen saat itu duduk di samping Helmud. Tindakan terakhir yang diambil dokter di dalam pesawat yaitu diberikan suntikan guna memacu jantungnya. Namun nadinya tak ditemukan akhirnya pemberian suntikan dibatalkan.

"Jadi tindakan terakhir dari dokter itu mau suntik adrenalin untuk pacu jantung. Cuma pas cari nadi Bapak, karena mungkin Bapak sudah kolaps, sudah tak dapat nadi Bapak. Cari beberapa tempat tidak dapat, jadi mereka batalkan itu suntik. Jadi keterangan dokter di pesawat cuma itu yang bisa dibuat, kemudian alat-alat tidak ada yang memadai sambil menunggu turun di Makassar masih 30 menit lagi untuk landing," ujar dia.

Tak lama setelah landing, Wabup Helmud langsung ditangani pihak dokter dari Bandara Hasanuddin, Makassar. Menurutnya, setelah memeriksa, dokter kemudian menjelaskan Wabup Helmud telah meninggal dunia.

"Pas tiba di Makassar, dokter karantina kesehatan naik di pesawat cek kondisi Bapak. Memang, waktu di pesawat, kedua dokter sudah periksa tangan Bapak mulai pucat. Sampai di ruangan masih diperiksa lagi. Menurut pandangan medis, gejala-gejala itu tandanya orang sudah meninggal," katanya.

Selanjutnya tentang sosok Wabup Sangihe Helmud Hontong >>>

Lihat juga Video: Ramainya Warga Sambut Jenazah Wabup Sangihe Helmud

[Gambas:Video 20detik]



Wabup Sangihe Pernah Tolak Tambang

Diketahui, Wabup Sangihe Helmud Hontong sempat mengirim surat pembatalan izin tambang PT Tambang Mas Sangihe ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Surat pembatalan izin tambang itu dikirim Helmut atas inisiatif pribadi, bukan mengatasnamakan Pemkab Sangihe.

"Pemerintah tidak ada (mengirim surat pembatalan izin tambang PT Tambang Mas Sangihe). Dalam kapasitas pemerintah. Mungkin beliau itu menyurat dalam kapasitas pribadi," kata Sekda Kabupaten Kepulauan Sangihe Harry Wollf ketika dimintai konfirmasi detikcom, Jumat (11/6).

Surat pembatalan izin tambang itu diketahui dikirim Helmud kepada Kementerian ESDM pada 28 April lalu. Selaku Sekda Sangihe, Harry mengaku tidak tahu banyak tentang isi surat tersebut. Malah surat itu baru diketahui setelah viral di media sosial (medsos).

Petisi Minta Usut Kematian Wabup Sangihe

Setelah kabar meninggal Wabup Sangihe Helmud Hontong diketahui masyarakat, muncul petisi meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengusut penyebab meninggalnya Helmud. Permintaan ini disampaikan lewat petisi online di situs change.org.

Petisi itu berjudul Sangihe Pulau yang Indah, Kami TOLAK Tambang!. Pihak yang tanda tangan petisi itu terus bertambah. Di situs tersebut tertulis 'petisi ini menjadi salah satu petisi paling banyak ditandatangani di Change.org'.

Petisi itu dibuat oleh Save Sangihe Island (SSI), yang terdiri dari Badan Adat Sangihe, Yayasan Suara Nurani Minaesa, WALHI Sulut, YLBHI-LBH Manado, KNTI-Sangihe, Perkumpulan Sampiri Sangihe, Burung Indonesia, Forwas, FPMS, Kopitu Sangihe, AMAN Sangihe, IMM-Sulut, GAMKI Sangihe, Pemuda GMPU, Komunitas Seni Visual Secret, GP Ansor Sangihe, LMND Sulut, Gapoktan Organic Sangihe, AMPS, Kesatuan Pemuda Pegiat Budaya Sangihe, Kesatuan Kapitalaung (Kepala Desa) Menolak Tambang Sangihe, MPA Anemon, KPA Mangasa Ngalipaeng, KPA Spink, Sangihe Drivers Club, dan Sanggar Seriwang Sangihe.

SSI memohon kepada Jokowi agar IUP dari perusahaan tambang di Pulau Sangihe bisa dicabut. Mereka mengenang Jokowi yang pernah datang ke salah satu pulau terluar Indonesia tersebut.

"Sebagaimana Bapak Presiden Jokowi tentu tahu kondisi kami karena sudah pernah datang menginjakkan kaki di Kepulauan Sangihe. Sehingga kami mendesak kepada Bapak Presiden Joko Widodo, agar memerintahkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk mencabut Ijin Usaha Pertambangan Produksi PT. Tambang Mas Sangihe, membatalkan ijin lingkungan oleh Dinas PTSP Provinsi Sulawesi Utara, dan membiarkan pulau kami tetap seperti saat ini," demikian isi petisi tersebut.

Selain kepada Jokowi, petisi itu juga ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI Arifin Tasrif, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin, Menteri Kelautan dan Perikanan RI Sakti Wahyu Trenggono, serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.

Dalam petisi itu, disebutkan telah keluar IUP tambang SK Produksi bernomor 163.K/MB.04/DJB/2021 dengan luas konsesi sebesar 42 ribu hektare. SSI menyebut luas konsesi tersebut mencapai setengah dari luar Pulau Sangihe.

Selain itu, Komnas HAM juga mendorong agar polisi melakukan penyelidikan untuk meredam spekulasi publik. Komnas HAM menilai penting bagi aparat penegak hukum agar segera menyelidiki kejadian ini.

"Komnas HAM mendorong ada proses penyelidikan polisi supaya semuanya jelas sehingga tidak timbul spekulasi publik," kata komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara saat dihubungi, Sabtu (12/6).

Komnas HAM mengatakan siap turun tangan dalam kasus kematian Wabup Sangihe. Namun pihaknya sejauh ini belum menerima aduan.

"Tentu. Kalau ada aduan, kami akan melakukan menindaklanjuti pengaduan yang ada. (Untuk aduan) saya belum cek," ucap Beka.

(zap/hri)