.webp)
Doni Monardo diangkat menjadi komisaris utama PT Inalum (Persero). Lewat penunjukan ini, masihkah Doni Monardo berpeluang masuk kabinet Pemerintahan Presiden Presiden Joko Widodo (Jokowi)?
Direktur Indo Barometer, M Qodari mengatakan posisi Komisaris Inalum cocok dengan Doni Monardo. Sebab perusahaan bidang pertambangan itu itu membutuhkan analisis Doni yang memiliki latar belakang militer.
"Saya lihat pengangkatan Pak Doni itu pertama karena kompetensi beliau sebagai militer, Inalum kan sebagai perusahaan pertambangan membutuhkan masukan dan analisa mengenai masalah keamanan," kata Qodari kepada wartawan, Jumat (11/6/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Yang kedua tentunya apresiasi kepada kontribusi dan peran Pak Doni Monardo baik dalam karir militer maupun kapasitas dan kontribusi sebagai ketua Satgas Covid yang menjadi ujung tombak utama bagi perlawanan terhadap Covid di Indonesia," sambungnya.
Baca juga: Doni Monardo Jadi Komisaris Utama Inalum |
Qodari mengatakan jika Doni Monardo diminta bergabung dalam Kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin akan menyesuaikan dengan latar belakang militer yang dimiliki. Pos menteri itu seperti Menteri Pertahanan hingga Menko Polhukam.
"Kalau kita bicara portofolio Pak Doni, maka ketika kita melihat pos-pos yang sesuai dengan latar belakangnya tentu pertama adalah Menteri Pertahanan, kalau Menhan tentunya hampir mustahil terjadi reshuffle terhadap Pak Prabowo Subianto, karena dari segi latarbelakang maupun dukungan politik itu tidak terbantahkan termasuk dari segi senioritas," kata dia.
Lalu bagaimana dengan pos Menko Polhukam? Qodari meyakini posisi Mahfud Md masih sangat kuat dan masih dipercaya Jokowi.
"Kemudian kalau kita bicara Menko Polhukam saya kira penekanan Pak Jokowi pada saat ini adalah bukan hanya aspek keamanan tapi aspek hukumnya karena begitu banyak masalah hukum dan kedekatan Pak Jokowi dan kepercayaan kepada Pak Mahfud juga sangat tinggi, saya kira tidak akan diganti," katanya.
Oleh sebab itu, Qodari menilai belum ada posisi yang cocok untuk Doni Monardo jika Jokowi melakukan reshuffle. Sehingga, dia menilai peluang Doni Monardo sangat kecil jika merapat ke kabinet Jokowi.
"Jadi kalau bicara portofolio yang sangat sesuai dengan Pak Doni, rasa-rasanya sampai saat ini belum ada pintunya, walaupun bukan mustahil ya ada, atau peluang Pak Doni tertutup sama sekali itu tidak, tapi untuk sementara berdasarkan analisa latar belakang, berdasarkan analisa posisi ini kelihatannya belum ketemu untuk Pak Doni," jelasnya.
Lihat juga Video: Bahlil Lahadalia: Dari Sopir Angkot, Kepala BKPM, Kini Menteri Investasi
Selain itu, Qodari menilai dalam waktu dekat Jokowi belum akan melakukan reshuffle kabinet. Sehingga momentum itu belum ketemu dengan Doni Monardo.
"Kalau menteri kan perlu momentum ya untuk reshuffle biasanya ya berbarengan dengan beberapa aspek sekaligus. Evaluasi menyeluruh misalnya per 6 bulan atau setahun sekali, atau perubahan konstelasi politik. Jadi aspek itu juga nggak ketemu sekarang ini, aspek timing dan situasinya. Belum ketemu," kata dia.
"Tapi ya kembali lagi yang namanya kursi menteri, jabatan menteri itu adalah rahasia Tuhan dan presiden, hanya tuhan dan presiden yang tahu," sambungnya.
Sebelumnya Doni Monardo resmi diangkat sebagai komisaris utama PT Inalum (Persero). Pengangkatan ini dilakukan sesuai dengan keputusan RUPS Tahunan perusahaan pada 10 Juni 2021.
Mantan Ketua Satgas COVID-19 ini akan mengawasi kinerja Inalum yang memimpin holding BUMN industri pertambangan, yang memiliki anggota PT Freeport Indonesia, PT Antam Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Timah Tbk, dan saham minoritas di PT Vale Indonesia Tbk.
Kiprah Doni Monardo dalam penyelamatan lingkungan menjadi alasan Menteri BUMN Erick Thohir menunjuknya sebagai komisaris utama Inalum. Apalagi baru-baru ini Doni Monardo baru saja dianugerahi gelar doktor honoris causa oleh IPB atas dedikasi dan jasanya dalam penyelamatan lingkungan.
"Peran Pak Doni sangat penting. Terlebih, pengalaman, kemampuan, jaringan, dan prestasi beliau tidak diragukan lagi. Sepak terjangnya dari Aceh hingga Papua, dari pemulihan daerah aliran sungai Citarum, penghijauan di Sulawesi Selatan hingga terakhir dalam memitigasi pandemi COVID-19. Beliau mengedepankan dialog dan kolaborasi lintas stakeholder untuk mengatasi masalah, dan mencapai kemajuan," ungkap Erick Thohir dalam keterangannya, Jumat (11/6).
