JLNT Jadi Jalur Road Bike Diprotes B2W, Wagub DKI: Itu Masih Uji Coba

Jakarta -

Komunitas Bike to Work (B2W) akan menggelar aksi memprotes kebijakan sepeda road bike melintasi jalan layang non-tol (JLNT) Kampung Melayu-Tanah Abang. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan kebijakan ini belum final karena jalur road bike masih diuji coba.

"Itu masih dalam uji coba, belum ada keputusannya. Kepgub belum ada. Semua Masih proses," kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (11/6/2021).

Riza mempersilakan semua pihak memberikan saran dan kritik atas kebijakan ini. Pemprov DKI memastikan pihaknya tak akan memutuskan kebijakan secara sepihak.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Justru sekarang waktu yang baik bagi kita untuk saling memberikan masukan, saran, kritik, rekomendasi. Silakan komunitas, pencinta road bike atau non-road bike atau komunitas lainnya. Silakan memberikan masukan untuk kita semuanya," jelasnya.

Riza juga menepis anggapan kebijakan yang hanya membolehkan road bike masuk JLNT ini sifatnya diskriminatif dan melanggar aturan yang berlaku. Dia menegaskan seluruh kebijakan disusun memastikan keselamatan warga dalam berkendara.

"Nggak. Justru kebijakan ini yang paling penting adalah memastikan keselamatan. Keselamatan semua, tidak hanya pengguna road bike tapi keselamatan komunitas lainnya. Sepeda non-road bike, sepeda motor, pejalan kaki, mobil dan sebagainya. Jadi sekali lagi semua kebijakan harus mengedepankan keselamatan dan keamanan," tegasnya

Sebelumnya diberitakan, aksi B2W bertajuk 'Black Day' ini digelar pada Minggu, 13 Juni 2021, pukul 06.00-07.00 WIB. Aksi ini digelar bersamaan dengan uji coba road bike di kawasan ini.

"Bike2Work Indonesia bersama RSA (Road Safety Association) dan Koalisi Pejalan kaki mengajak sahabat penggiat sepeda, pejalan kaki dan pengguna jalan lainnya termasuk roda dua dan roda empat untuk mengikuti aksi Black Day," tulis akun Instagram resmi @b2w_indonesia, seperti dilihat detikcom hari ini.

B2W menyatakan aksi ini berkaitan dengan dispensasi yang diberikan Pemprov DKI Jakarta kepada pengguna sepeda balap atau road bike untuk melintas di jalan layang ini. Aksi ini, sebutnya, sebagai bentuk kontrol sosial agar konsisten dengan aturan yang sifatnya tidak diskriminatif sesuai UU Nomor 38 Tahun 2004.

"Di mana fungsi jalan adalah untuk transportasi," jelasnya.

Dihubungi terpisah, Ketua Tim Advokasi B2W Indonesia Fahmi Saimima menilai kebijakan pesepeda road bike boleh melintas JLNT melanggar aturan karena sejak awal jalur tersebut memang dilarang dipakai untuk kendaraan roda dua, sekalipun kebijakan ini berbentuk diskresi yang diberikan Pemprov terhadap road biker.

"Keprihatinan atas ketidakkonsistenan khususnya yang kita sorot soal JLNT yang sebelumnya dilarang melintas bagi roda dua. Aturan membolehkan sepeda dalam waktu tertentu ya memang hak diskresi, cuma jangan melanggar hukum yang ada. Bagi kami itu mencederai kesetaraan di jalan raya. Jadi bukan hanya pesepeda, jadi kita nggak mau mengarah ke konflik sosial pengendara lain," kata Fahmi saat dihubungi, Jumat (11/6).

Tak hanya itu, pihaknya juga keberatan terhadap pemasangan rambu khusus sepeda road bike yang terdapat di JLNT Kampung Melayu-Tanah Abang. Menurutnya, ini salah satu bentuk diskriminasi bagi pesepeda dan kendaraan lainnya.