RUU KUHP

Prof UGM soal Pasal Penghinaan Presiden: Kepala Negara Sahabat Saja Dilindungi

Andi Saputra - detikNews
Jumat, 11 Jun 2021 08:40 WIB
Kawasan Monas
Istana Merdeka, Jakarta (Rachman/detikcom)
Jakarta -

Guru besar hukum pidana UGM Prof Marcus Priyo Gunarto menyatakan pasal penyerangan harkat dan martabat kepada Presiden/Wakil Presiden RI perlu dimasukkan ke dalam RUU KUHP. Sebelumnya, pasal terkait telah dihapus oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

"Pro-kontra muncul karena pernah ada putusan MK. Tapi para perancang KUHP memunculkan pasal ini dalam delik aduan," kata Prof Marcus dalam sosialisasi RUU KUHP yang digelar di Manado dan di-upload di akun YouTube Ditjen AHU Kemenkumham, Jumat (11/6/2021).

Putusan MK itu diketok pada 2006 dengan pemohon Eggi Sudjana. Eggi kala itu diadili karena menghina Presiden akibat menyebut SBY mendapatkan mobil mewah dari pengusaha. Meski akhirnya MK menghapusnya, pasal penghinaan presiden tidak berlaku surut sehingga Eggi dinyatakan bersalah di sidang pidana.

"Argumentasinya (pasal penghinaan presiden masuk RUU KUHP), yang dirumuskan berbeda dengan yang diuji di MK bahwa, penghinaan terhadap kepala negara sahabat saja diatur. Masak terhadap kepala negara sendiri justru tidak diatur," ujar Marcus.

Penghinaan terhadap kepala negara sahabat saja diatur. Masak terhadap kepala negara sendiri justru tidak diatur.Prof Marcus Priyo Gunarto

Oleh pembentuk UU, kemudian pasal penghinaan presiden/wapres di RUU KUHP itu dimodifikasi. Sementara yang dihapus oleh MK adalah delik biasa, dalam RUU KUHP menjadi delik aduan.

"Dalam rumusan ini, deliknya jadi delik aduan. Dan pengaduan harus tertulis dari presiden/wakil presiden dan terdapat pengecualian, yaitu untuk kepentingan umum dan pembelaan diri tidak dimasukkan," tutur Marcus.

Marcus juga menggarisbawahi bahwa pasal penghinaan presiden/wapres tidak dibuat untuk membungkam kebebasan berpendapat. Apalagi untuk membungkam demokrasi.

"Ketentuan ini tidak dimaksudkan meniadakan-mengurangi kebebasan kritik atau pendapat yang berbeda dengan pendapat pemerintah. Justru pasal ini melindungi presiden sebagai simbol negara. Bagaimanapun, presiden simbol negara, yang didukung sebagian besar masyarakat. Penghormatan ke kepala negara sahabat saja dilindungi, mosok terhadap kepala negara sendiri tidak dilindungi," ucap Marcus.

Berikut pasal yang dimaksud dalam RUU KUHP:

Pasal 218
(1) Setiap Orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.
(2) Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.
Pasal 219 Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Pasal 220(1) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dan Pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan
(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis oleh Presiden atau Wakil Presiden.

(asp/gbr)