Blak-blakan Komjen Paulus Waterpauw

Kabaintelkam Polri Sebut Ada Pemda di Papua Berjalan Autopilot

Deden Gunawan - detikNews
Jumat, 11 Jun 2021 06:47 WIB
Jakarta -

Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri Komisaris Jenderal Paulus Waterpauw mengungkapkan pengalamannya selama 18 tahun berdinas di Papua. Dia pernah dua kali menjadi kapolres dan dua kali menjadi Kepala Polda Papua pada 2015-2017 dan September 2019 hingga Februari 2021.

Paulus mengaku pernah beberapa kali kesulitan melakukan koordinasi dengan kepala daerah tertentu di sana karena jarang ada di tempat. Salah satu alasannya adalah tengah melakukan dinas ke Ibu Kota Jakarta. Dalam kondisi tertentu memang sering ada rapat yang harus dihadiri langsung kepala daerah agar hal-hal yang perlu cepat ditangani segera diputuskan.

Tetapi kemudian kerap juga terjadi para oknum pimpinan daerah ke Jakarta tanpa alasan jelas. Rentang waktunya bisa sampai 1-2 bulan.

"Jadi modus tiba-tiba ada orang pamit bilang mau rapat di Jakarta gitu. Kita nggak pernah tahu rapat apa, berapa lama," kata Paulus Waterpauw kepada Tim Blak-blakan detikcom di ruang kerjanya, Rabu (9/6/2021).

Akibatnya, sebagai pemangku keamanan, dia bergerak sebisanya, seperti menemui para tokoh untuk mengeluarkan imbauan dan ajakan.

Atas dasar pengalaman itulah, Paulus Waterpauw menyebut memang ada beberapa daerah di Papua yang pemerintahannya autopilot alias bergerak sendiri, berjalan sendiri. "Kondisi tersebut sudah terjadi bertahun-tahun," tegas lelaki kelahiran Fakfak, Papua Barat, pada 25 Oktober 1963 itu.

Terkait pelaksanaan otonomi khusus (otsus) dan penggunaan dana otsus, Paulus Waterpauw juga menyebut ada kelemahan di tingkat pemangku kepentingan birokrasi. Selain kurang transparan dalam hal alokasi dan penggunaan anggaran, mereka juga tak mampu mengkomunikasikannya dengan jelas kepada masyarakat. Akibatnya, banyak tokoh atau kelompok masyarakat berkesimpulan otsus ini gagal di Papua.

Apalagi faktanya, tingkat kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan masyarakat Papua masih dalam kategori terbawah. Padahal dana otsus yang sudah digelontorkan pemerintah selama 20 tahun mencapai ratusan triliun rupiah.

"Sebenarnya pemanfaatan dana otsus sudah ada, tapi kejelasannya oleh pemerintah daerah ini yang saya lihat tidak maksimal. Seharusnya mereka secara berkala menjelaskan capaian dan apa yang akan dilakukan sesuai dengan alokasi dana yang diterima," kata Paulus Waterpauw.

Transparansi penggunaan dana otsus, lulusan Akpol 1987 itu melanjutkan, diperlukan untuk mencegah tudingan bahwa ada penyelewengan, penyimpangan, atau korupsi dalam pengelolaan dana tersebut.

(jat/jat)