Round-Up

Kritik Makin Banyak Kala Sembako hingga Sekolah Bakal Kena Pajak

Tim detikcom - detikNews
Jumat, 11 Jun 2021 06:32 WIB
Dompet
Foto ilustrasi ekonomi orang yang kurang duit, tak berhubungan langsung dengan berita. (Shutterstock)
Jakarta -

Rakyat bakal kena kenaikan pajak lebih banyak bila Rancangan Undang-Undang (RUU) ini gol. Sembako hingga sekolahan akan dipajaki negara. Kritik ke arah rencana ini datang semakin banyak.

Rancangan legislasi yang sedang menjadi sorotan adalah RUU revisi tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Berikut adalah masalah-masalah pajak yang mengemuka dari isu RUU KUP ini:

1. Rencana kenaikan PPN

Dalam rancangan UU itu, ada Pasal 7 Ayat 1 yang mengatur kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dari 10% menjadi 12%. Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo, menjelaskan barang yang akan dinaikan PPN-nya adalah barang yang hanya dikonsumsi kelas menengah ke atas.

Partai Demokrat meminta rencana kenaikan PPN menjadi 12% ditunda. Soalnya, daya beli masyarakat masih lesu kala pandemi COVID-19 ini.

"PPN akan menjadi beban konsumen, dan tentu menjadi beban masyarakat, apalagi sedang susah akibat dampak COVID-19, sebaiknya pemerintah lebih kreatif untuk meningkatkan pendapatan negara," kata Ketua BPOKK Demokrat, Herman Khaeron, Selasa (8/6).

PPP mengingatkan agar pemerintah berhati-hati dalam menentukan kebijakan soal PPN ini. Ekonomi sedang susah, masa PPN naik?

"Perubahan tarif PPN menjadi 12% perlu ada kajian yang mendalam, harus ekstra hati-hati, karena saat ini ekonomi sedang berada dalam fase pemulihan," kata Waketum PPP Amir Uskara kepada wartawan, Selasa (8/6).

PKS juga mengkritik. Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan PKS, Anis Byarwati, heran dengan rencana kebijakan itu. Itu bisa menjadi tambahan beban masyarakat. PKS lewat Mardani Ali Sera menilai rencana ini memperlihatkan kepanikan pemerintah.

"Ini langkah panik pemerintah melihat utang yang menggunung dan penerimaan pajak yang menurun," kata Mardani Ali Sera saat dihubungi, Kamis (10/6).

Mardani Ali SeraMardani Ali Sera Foto: Mardani Ali Sera (dok. pribadi)

Bahkan PDIP yang notabene 'the ruling party' juga mengkritik rencana kenaikan PPN itu. Soalnya, risikonya adalah kemiskinan.

"Nanti kami pasti menugaskan anggota-anggota dengan literasi tinggi untuk mengawal pembahasan RUU," kata anggota Komisi XI DPR dari PDIP, Hendrawan Supratikno, Kamis (10/6).

Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno (Tsarina Maharani/detikcom)Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno (Tsarina Maharani/detikcom)

Selanjutnya, rencana sembako dipajaki:

Selanjutnya
Halaman
1 2 3