Ombudsman Segera Panggil MenPAN-RB-Kepala BKN Terkait Aduan Novel dkk

Kadek Melda - detikNews
Kamis, 10 Jun 2021 19:35 WIB
Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng
Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng (Dok. Ombudsman)
Jakarta -

Ombudsman RI mengatakan laporan dugaan maladministrasi yang diadukan Novel Baswedan dkk masih diproses. Ombudsman akan memanggil MenPAN-RB Tjahjo Kumolo hingga Kepala BKN Bima Haria Wibisana.

Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng, mengatakan pihaknya telah memanggil perwakilan dari KemenPAN-RB, yaitu sekretaris deputi. Dia mengatakan pihak KemenPAN-RB dipanggil karena merupakan bagian dari penyusun kebijakan manajemen kepegawaian.

"Itu sudah kita peroleh, meskipun kami tetap berharap dan tetap akan mengundang yang hadir adalah Menteri PAN-RB sendiri atau paling nggak Deputi karena yang kemarin yang hadir adalah Sekretaris Deputi ya yang penjelasan teknis bisa kita peroleh, tapi tidak penjelasan terkait kebijakannya," kata Robert dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Selatan, Kamis (10/6/2021).

Ombudsman juga telah memanggil perwakilan BKN serta asesor dari BNPT. Dia mengatakan pihak BNPT yang hadir ialah Direktur Pencegahan BNPT. Dia menyebut Ombudsman juga bakal memanggil Kepala BKN.

"Tapi kami tetap juga akan mengundang Kepala BKN karena ada penjelasan-penjelasan terkait kebijakan yang waktu itu belum bisa kita dapatkan sepenuhnya," ujar Robert.

Dia mengatakan Ombudsman bekerja secara independen dalam memproses laporan dari Novel dkk terkait polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk alih status menjadi ASN. Dia menyebut Ombudsman bakal membuat kesimpulan sesuai dengan fakta yang ada.

"Ombudsman akan bekerja secara independen, mahkota Ombudsman adalah independensi, beralaskan integritas, kita akan tegakkan itu, tidak ada keberpihakan atau pilih kasih, kita akan bekerja sesuai fakta dan data informasi yang ada. Pada akhirnya Ombudsman akan keluar dengan hasil akhir nanti kalau ada mal administrasinya tentu akan kita sampaikan, kalaupun tidak ada nanti akan kami sampaikan," ujar Robert.

"Mudah-mudahan ini akan jadi perhatian dari para pihak terkait apakah pihak terlapor maupun juga instansi-instansi terkait dalam hal ini atasan kita semua sebagai pemegang kuasa tertinggi dalam administrasi pemerintahan, yaitu adalah Presiden Republik Indonesia," sambungnya.

Dia juga menyebut Ombudsman telah memanggil beberapa pihak dan memintai keterangan terkait dasar hukum proses penyusunan Peraturan KPK No 1 Tahun 2021, pelaksanaan dari regulasi yang ada, peralihan dan sosialisainya.

"Apakah sudah disosialisasikan, diterangkan kepada pihak terkait, terkait implementasinya sendiri dalam proses peralihannya, termasuk BKN dan para pihak lain," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron memenuhi panggilan Ombudsman RI terkait laporan Novel Baswedan dkk terkait tes wawasan kebangsaan (TWK). Nurul Ghufron menyampaikan tiga poin saat menyampaikan keterangannya.

"Apa saja yang ditanyakan kepada KPK tentu mulai dari perumusan kebijakan pengalihan status pegawai KPK ke ASN, mulai dari kebijakannya, regulasinya sampai pada pelaksanaannya dan pasca-putusan MK," kata Nurul dalam konferensi pers di kantor Ombudsman, Jakarta Selatan, Kamis (10/6).

(yld/haf)