Revisi UU Otsus Dinilai Jalan untuk Selesaikan Konflik di Papua

Khoirul Anam - detikNews
Kamis, 10 Jun 2021 18:00 WIB
Yorrys Raweyai
Foto: Ari Saputra
Jakarta -

Revisi Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua dinilai sebagai momentum perubahan bagi Indonesia, khususnya Papua. Adapun saat ini proses UU Otsus tengah bergulir di DPR.

Anggota DPD asal Papua, Yorrys Raweyai mengungkapkan bahwa Revisi Otsus Papua akan menjadi sebuah jalan untuk menyelesaikan segala konflik yang ada di Papua.

"Jadi bersama-sama dengan pemerintah untuk mencari satu konsep komprehensif tentang penyelesaian Papua ke depan. Inilah momentum perubahan bagi kita semua," kata Yorrys dalam keterangan tertulis, Kamis (10/6/2021).

Ketua Komite II DPD RI ini berharap melalui revisi UU Otsus Papua tersebut dapat merealisasikan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua.

"Pertama, bahwa UU ini dia memiliki Lex Spesialis, sehingga tidak bisa diintervensi oleh UU lain, kecuali UUD," ujar Yorrys.

Selain itu, Yorrys berharap revisi UU Otsus Papua juga bisa mengafirmasi dan memproteksi masyarakat asli Papua selama dua puluh tahun ke depan dengan menggunakan dana Otsus tersebut.

"Jadi teman-teman sekalian, saya kepingin, pertama kita sudah sepakat dari awal proses ini menyamakan persepsi tentang Pansus ini, agar di tempat yang sama lahirnya UU 20 tahun yang lalu dan kami yang ada ini, akan tercatat punya semangat yang sama untuk 20 tahun ke depan," ujarnya.

Seperti diketahui, Ketua Panitia Khusus RUU Otsus Papua Komarudin Watubun mengatakan pihaknya tengah berusaha menyelesaikan RUU Otsus Papua tepat waktu. Menurutnya, RUU Otsus Papua ditargetkan bisa disahkan pada Juli 2021 mendatang.

Sementara Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD mengklaim bahwa hanya delapan persen masyarakat Papua yang menolak otsus tetap berlanjut.

Angka itu berdasarkan hasil survei Badan Intelijen Negara (BIN) dengan sejumlah universitas di Indonesia. Dalam survei tersebut, terdapat 92 persen warga Papua mendukung pembangunan Papua dan setia terhadap NKRI.

Dari 92% itu, sebanyak 82% setuju otsus berlanjut, sementara 10% lainnya menyerahkan kepada pemerintah

(prf/ega)