Ketua DPD Ingin Bantu Keluarkan Pendemo Mahasiswa yang Ditahan

Nurcholis Ma'arif - detikNews
Kamis, 10 Jun 2021 12:40 WIB
Ketua DPD RI La Nyalla
Foto: Dok. DPD RI
Jakarta -

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menegaskan bahwa demokrasi yang ideal di Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Ini sesuai yang diinginkan oleh founding fathers atau para pendiri bangsa.

"Tapi saat ini model demokrasi tersebut belum dilaksanakan. Oleh sebab itu, DPD RI menilai pentingnya amandemen konstitusi ke-5 dilakukan dengan suasana kebatinan untuk melakukan koreksi atas arah perjalanan bangsa," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (10/6/2021).

"Hal ini dilakukan karena DPD RI menilai semangat amandemen konstitusi yang dilakukan sejak 1999 hingga 2002 sudah cukup banyak melenceng dari harapan para pendiri bangsa," imbuh LaNyalla.

Pernyataan itu disampaikan LaNyalla menjawab pertanyaan dari perwakilan BEM Universitas Gadjah Mada, Farhan, dalam Ngopi Bareng dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) se-Yogyakarta di Oase Cafe, Minggu (6/6/2021). Menurut LaNyalla, Pancasila seharusnya dijadikan nafas dalam semangat perbaikan bangsa.

"Jadi kalau ada yang tanya, sebenarnya apa DNA sistem pemerintahan Indonesia? Parlementer atau presidensiil? Jawabnya adalah Pancasila. Yang merupakan sintesa atas dialektika teori-teori yang diterapkan negara-negara di barat. Saya katakan di sini demokrasi Pancasila itu bukan teori yang tidak bisa diwujudkan," sebut LaNyalla.

Senator asal Jawa Timur itu menegaskan Pancasila merupakan sumber segala hukum dan seharusnya dijadikan pedoman, termasuk untuk memilih para pemimpin bangsa.

Dari tatanan sila-sila Pancasila, yakni membangun manusia Indonesia yang berakhlak, beradab dan bersatu diharapkan akan memunculkan para hikmat kebijaksaan, yang mewakili suara rakyat untuk mengambil keputusan-keputusan penting terhadap bangsa dan negara melalui musyawarah mufakat.

"Termasuk memilih siapa yang diberi 'mandat' untuk memimpin pemerintahan. Sehingga diharapkan keadilan sosial terwujud. Itulah demokrasi Pancasila. Itulah presidensiil yang diinginkan para pendiri bangsa," tuturnya.

Dalam kesempatan itu, LaNyalla mengajak mahasiswa bersama dengan DPD untuk berjihad secara konstitusi. Sebab DPD butuh dukungan mahasiswa dan kalangan akademisi terkait keinginan melaksanakan demokrasi Pancasila tersebut.

"Karena DPD punya tanggung jawab terhadap aspirasi rakyat. Harus memperjuangkannya dengan baik dan kami terbuka untuk bersinergi dengan mahasiswa," kata LaNyalla.

Mantan Ketua Umum PSSI ini menegaskan perjuangan memang harus melalui jalan yang berliku. Tidak ada perjuangan yang mulus. LaNyalla juga memberikan tips bagi generasi muda maupun mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi, yaitu harus pelan-pelan.

"Yang penting adalah perjuangan kita itu benar dan on the track. Itu yang harus dipegang teguh. Kita tugasnya sebagai manusia adalah ikhtiar. Hasilnya diserahkan ke Tuhan," katanya.

"Jangan langsung frontal dalam hadapi kekuasaan atau menyampaikan sesuatu hal. Kalau yang frontal biasanya akan ditangkap. Harus sein kiri belok kanan," ujar LaNyalla.

Meski demikian, LaNyalla siap membantu memperjuangkan empat aktivis mahasiswa yang ditahan polisi agar bisa dikeluarkan. Menurut LaNyalla kebebasan berpendapat harus tetap dibuka. Ruang diskusi tidak boleh dibungkam dan demonstran tidak boleh ditangkap.

"Kita tidak janji akan hal ini. Tapi tolong tulis nama empat mahasiswa itu. Serahkan ke saya, nanti kita perjuangkan," ucapnya.

"Kita akan kawal kebebasan berpendapat ini yang sebenarnya aturan atau Undang-undangnya secara tekstual bagus namun secara konstektualnya terkadang belum dilaksanakan," ujarnya.

Masalah kebebasan berpendapat tersebut disampaikan LaNyalla untuk menanggapi keluhan Presiden BEM Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yunanto, mengenai kebebasan berpendapat yang saat ini dibungkam. Bahkan ada penahanan terhadap aktivis mahasiswa saat berdemonstrasi.

Yunanto juga menyampaikan keinginannya agar DPD membantu mengeluarkan para aktivis mahasiswa yang ditahan karena berjuang mengadvokasi rakyat.

"Ada empat mahasiswa dari Semarang yang ditahan saat demo penolakan tambang di Wadas, Purworejo. Kami berharap teman-teman tersebut dikeluarkan," pinta Yunanto.

Lihat juga video 'Sejumlah Pemuda di Ciamis Gelar Aksi Peduli Lingkungan':

[Gambas:Video 20detik]



(mul/mpr)