Ketua DPD RI: Presidential Threshold Banyak Berdampak Mudarat

Pradito Rida Pertana - detikNews
Sabtu, 05 Jun 2021 16:55 WIB
Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis bebas mantan Ketua Kadin Jawa Timur La Nyalla Mahmud Mattalitti, Selasa (27/12/2016). Mendengar putusan itu, La Nyalla langsung sujud syukur di ruang sidang.
La Nyalla M Mattalitti (Foto: Agung Pambudhy)
Bantul -

Ketua DPD RI, La Nyalla Mattalitti, menyebut keberadaan Presidential Threshold berimplikasi terhadap 4 hal yang condong ke arah negatif. Untuk itu, dia menyebut adanya Presidential Threshold hanya membawa mudarat saja.

Akibat Presidential Threshold, La Nyalla menyebut ada 4 implikasi terhadap rakyat Indonesia. Implikasi itu terkesan negatif karena mengekang kebebasan rakyat dalam menentukan hak pilihnya.

Pertama, kata dia, seperti hanya akan muncul 2 Paslon yang head to head padahal di atas kertas didalilkan muncul 3-4 paslon. Namun praktiknya dalam dua kali Pemilu terakhir bangsa ini hanya mampu memunculkan 2 paslon.

"Dampaknya kita lihat adanya pembelahan politik dan polarisasi yang begitu kuat di akar rumput dan itu masih kita rasakan hingga detik ini, dan sangat tidak produk dalam perjalanan bangsa dan negara," katanya saat menjadi pembicara di Focus Group Discussion DPD Ri 'Presidential Threshold: Antara Manfaat dan Mudarat' di UMY yang disiarkan secara daring, Sabtu (5/6/2021).

"Kedua, Presidential Threshold mengkerdilkan potensi bangsa karena sejatinya negeri ini tidak kekurangan calon pemimpi kompeten tapi kemunculannya digembosi aturan main yang sekaligus mengurangi pilihan rakyat untuk menemukan pemimpin yang terbaik," lanjut La Nyalla.

Ketiga, Presidential Threshold itu berpotensi memundurkan kesadaran dan partisipasi politik rakyat. Mengingat pembatasan calon berarti membatasi saluran politik pemilih.

"Bahwa pemilih untuk tidak memilih alias golput jadi tinggi karena yang terbaik tidak mendapat tiket untuk maju. Sehingga kedaulatan rakyat tergerus kedaulatan partai yang semakin menguat," ujarnya.

Keempat partai kecil cenderung tidak berdaya di depan partai besar terkait keputusan tentang calon yang akan diusung bersama. Padahal parpol didirikan adalah untuk mengusung kadernya agar bisa tampil menjadi pemimpin nasional.

"Tapi dengan aturan ambang batas itu maka peluang kader politik untuk tampil menjadi tertutup karena hanya parpol besar atau gabungan parpol yang bisa mengusung capres-cawapres," ujarnya.

"Dari sekilas pembahasan ini sudah dapat kita simpulkan bahwa aturan Presidential lebih banyak mudaratnya dari pada manfaatnya," imbuhnya.

Apalagi, kata La Nyalla, dalil bahwa Presidential Threshold dikatakan untuk memperkuat sistem presidensial agar presiden terpilih memiliki dukungan yang kuat di parlemen. Menurutnya semua itu hanya omong kosong belaka.

"Justru membuat mekanisme cek and balance menjadi lemah karena parpol besar dan gabungan menjadi pendukung presiden terpilih. Akibatnya yang terjadi adalah bagi-bagi kekuasaan dan DPR menjadi legitimator kebijakan pemerintah," ucap La Nyalla Mattalitti.

(mbr/mbr)