MAKI 'Serang' MA soal Alasan Sunat Vonis Eks Bupati Talaud: Mengada-ada!

Lisye Sri Rahayu - detikNews
Kamis, 10 Jun 2021 06:51 WIB
Ketua Yayasan Mega Bintang 1997 Boyamin Saiman saat ditemui di PN Surakarta, Senin (29/3/2021)
Boyamin Siaman (Foto: Ari Purnomo/detikcom)
Jakarta -

Mahkamah Agung (MA) menyunat vonis eks Bupati Kepulauan Talaud, Sri Wahyumi Manalip, dari 4,5 tahun penjara menjadi 2 tahun dengan alasan barang suap belum diterima. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menilai alasan MA mengada-ada.

"Terkesan mengada-ada. Terjadi kesannya ini seperti versi pembela, meskipun saya tidak menuduh hakim agung membela. Biasanya kan lawyer itu dalam membela perkara korupsi kan beberapa hal seperti itu, dan bisa jadi ini materi di pembelaan," kata Koordinator MAKI, Boyamin Saiman kepada wartawan, Rabu (9/6/2021).

Boyamin menilai korupsi bukan hanya sekedar menerima barang. Menurut Boyamin, menerima janji juga bisa dikategorikan menerima suap.

"Dalam istilah korupsi yang berkaitan dengan suap dan gratifikasi bukan sekedar menerima barang, tapi menerima janji itu juga sudah bagian dari suap. Nah kalau alasannya itu barang belum sampai kemudian diringankan, ya sekalian dibebaskan aja, ya jangan diringankan," kata dia.

Boyamin melihat alasan barang gratifikasi belum diterima, memunculkan kesan Sri Wahyumi Manalip tidak tahu-menahu dengan rencana pemberian. Boyamin kemudian menyinggung fakta persidangan bahwa Sri Wahyumi Manalip meminta tas khusus.

"Karena menurut saya, itu menjadi suatu yang seakan-akan Bupati Talaud, Manalip itu seakan-akan tidak tahu-menahu urusannya yang berkaitan dengan rencana pemberian. Padahal, dalam fakta persidangan, setahu saya, justru pihak yang diduga meminta, Manalip, dengan mengatakan tidak mau tasnya sama dengan yang lain, kembar dengan yang lain, harus berbeda. Jadi kan sudah minta hadiah, minta pemberian," paparnya.

Lebih lanjut, Boyamin menilai putusan MA mengurangi vonis Sri Wahyumi memprihatinkan. Sebab, Sri Wahyumi juga telah menerima sebagian suap.

"Soal barang sudah nyampai atau belum itu tidak melepaskan pidananya. Jadi ini ya terus terang saja memprihatinkan. Bahwa pertimbangannya ini, Mahkamah Agung itu kemudian mengatakan barang belum sampai. Karena apa? Karena Manalip yang diduga yang aktif, justru yang meminta dengan syarat di atas nggak boleh sama, itu kan jelas," terang Boyamin.

"Soal barang belum nyampai buru-buru ditangkap KPK, nggak nyampainya kan karena ditangkap KPK, dan barang-barang yang lain juga sudah sampai. Terlepas uang berapa yang diterima, tapi suap itu sudah terjadi, sudah ada kesepakatan dan sebagian dari barang itu sudah sampai. Peristiwanya sudah selesai," imbuhnya.

Simak selengkapnya di halaman berikut

Saksikan video 'Balada Eks Bupati Sri Wahyumi, Bebas dari Bui-Diciduk KPK Lagi':

[Gambas:Video 20detik]