Pro-Kontra Anggota DPR soal Pidana bagi Penghina Presiden di RUU KUHP

Matius Alfons - detikNews
Rabu, 09 Jun 2021 13:46 WIB
Rapat Menkum HAM Yasonna Laoly dengan Komisi III DPR, Rabu (9/6/2021)-Matius Alfons/detikcom
Rapat Menkumham Yasonna Laoly dengan Komisi III DPR, Rabu (9/6/2021). (Matius Alfons/detikcom)
Jakarta -

Sejumlah anggota Komisi III DPR RI mengkritik RUU KUHP terkait dengan pasal penghinaan presiden dan wakil presiden saat rapat kerja dengan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly. Hukum pidana terhadap penghina presiden menjadi perdebatan.

Kritik terkait pasal penghinaan presiden dan wakil presiden awalnya disampaikan anggota Komisi III DPR RI Fraksi Gerindra, Habiburokhman, dalam rapat dengar pendapat bersama Yasonna. Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Adies Kadir, di ruang rapat Komisi III DPR, Rabu (9/6/2021).

Habiburokhman awalnya mengaku lelah sejak masa kuliah melihat pasal penghinaan presiden ini. Dia berpendapat pasal ini sebaiknya dialihkan ke ranah perdata.

"Ini terkait substansi, saya ini, Pak, pegel juga selalu ditanyakan Pasal 218 RUU KUHP, penghinaan presiden, saya dari dulu, dari mahasiswa paling benci ini pasal, saya rasa kalau saya ditanya baiknya ini dialihkan ke ranah perdata saja, jadi penyelesaian ke arah perdata sehingga tidak melibatkan kepolisian dan kejaksaan yang rumpun eksekutif," ucapnya.

Habiburokhman berpendapat pasal penghinaan presiden ini sebaiknya dibawa ke perdata agar tidak melibatkan kepolisian dan kejaksaan dalam menangani. Sebab, kata dia, kedua institusi tersebut berada di rumpun eksekutif sehingga rawan disalahgunakan.

"Jadi penyelesaian ke arah perdata sehingga tidak melibatkan Kepolisian dan Kejaksaan yang rumpun eksekutif, selama ini masih dalam ranah pidana, tuduhan bahwa pasal ini digunakan untuk melawan menghabisi orang-orang berseberangan dengan kekuasaan akan terus timbul, seobjektif apa pun proses peradilannya, karena apa? Kepolisian dan Kejaksaan itu masuk rumpun eksekutif, jadi kaitannya itu," ujar Habiburokhman.

Kemudian, pandangan berbeda disampaikan oleh anggota Komisi III DPR lainnya, Arsul Sani, yang menyebut tidak hanya Indonesia yang sudah menerapkan hukum pidana bagi pimpinan negara. Dia memberi contoh Denmark, Belgia, hingga Jerman, yang memberlakukan pidana terhadap penghina kepala negaranya.

"Gimana ini di negara lain dilihat? Dari benchmarking yang saya lakukan, saya lihat begitu banyak negara-negara yang demokrasi seperti kita, bahkan praktisi demokrasi lebih lama dari kita itu juga tetap mempertahankan less majesty. Ketentuan-ketentuan pidana tentang penyerangan terhadap harkat dan martabat pemegang kekuasaan, khususnya kepala negara," ujarnya.

Karena itu, Arsul menyebut sudah wajar jika di RUU KUHP Indonesia diatur soal pidana bagi penghina presiden. Meski demikian, dia menegaskan aturan tersebut harus dikaji dengan hati-hati agar tidak menabrak putusan MK sehingga meminimalkan disalahgunakan.

"Artinya wajar kalau di dalam KUHP kita berdasarkan benchmarking, pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden dan penyerangan martabat presiden dan wakil presiden dipertahankan, tantangan kita adalah agar ini bagaimana tidak menabrak putusan MK, jadi hemat saya pasal ini tetap dipertahankan tapi harus dengan formulasi yang baik dan hati hati dan potensi untuk disalahgunakan seminimal mungkin," sebutnya.

Senada dengan Arsul, anggota Komisi III Fraksi PDIP Arteria Dahlan berpendapat harus ada hukuman bagi penghina presiden. Sebab, kata dia, penghinaan kepada pimpinan negara lain juga diberi hukuman.

"Lucu juga dua hari terakhir semua media ribut mengenai penghinaan presiden. Ini tidak ada kaitan dengan putusan MK. Kedua, ini jelas, hina Pak Roni sebagai anggota DPR, sebagai pimpinan Komisi III saja dihukum. Menghina kepala negara, negara sahabat di republik ini di kitab yang sama, ini dihukum. Malah menghina presiden sendiri nggak dihukum, ini kan logika berpikirnya kan nggak ada," tuturnya.

Lebih lanjut, pandangan berbeda disampaikan oleh anggota Komisi III Fraksi Demokrat, Benny K Harman, yang berpendapat hukuman pidana dalam KUHP rawan dimanfaatkan oleh penguasa. Sebab, menurutnya, definisi 'penghinaan' sampai saat ini belum jelas dalam KUHP.

"Dulu saya tanya definisi 'penghinaan' saja sampai saat ini tidak jelas, juga di dalam rancangan KUHP, dalam KUHP yang lama juga tidak jelas, akibatnya suka-suka, kalau penguasa tidak suka 'wah ini yang kritik ini penghinaan, tangkap', apalagi polisi kayak jaman sekarang menjadi alat, ya udah enak aja polisinya disuruh tangkap orang ini, kan begitu sekarang ini," sebutnya.

Rapat komisi III dengan Menkumham Yasonna masih berlangsung. Saat ini Yasonna tengah menjawab terkait pertanyaan dari para anggota Komisi III DPR RI.

(maa/yld)