Round-Up

Lagi-lagi RUU KUHP soal Hina Presiden-DPR Tuai Kontroversi

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 09 Jun 2021 07:01 WIB
Ilustrasi Pasal Penghinaan KUHP
Foto: Ari Saputra
Jakarta -

RUU KUHP memunculkan pasal soal penghinaan presiden dan DPR. Pasal-pasal soal penghinaan itu menuai kontroversi dan ditentang beberapa pihak.

Dalam draf RUU KUHP terbaru, muncul pasal penghina Presiden/Wakil Presiden di media sosial bisa meringkuk di penjara maksimal 4,5 tahun. Draf ini merupakan hal baru, di mana dalam draf RUU KUHP sebelum-sebelumnya tidak ada.

Selain itu, bagi yang menghina lembaga negara, seperti DPR, bisa dihukum penjara maksimal 2 tahun penjara.

Wamenkum HAM Prof Eddy Hiariej menegaskan pasal menyerang harkat dan martabat Presiden/Wakil Presiden di RUU KUHP berbeda dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan yang dimaksud diketok pada 2006, yang menghapus pasal penghinaan terhadap Presiden/Wapres dalam KUHP sekarang.

"Jadi pasal penghinaan itu adalah pasal penghinaan terhadap kepala negara, yang pertama, itu berbeda dengan yang sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi," kata Eddy kepada wartawan di sela-sela Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR di kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Senin (7/6/2021).

Salah satu perbedaannya adalah jenis delik. Delik yang dihapus MK adalah delik biasa. Oleh RUU KUHP, diganti menjadi delik aduan.

"Kalau dalam pembagian delik, pasal penghinaan yang dicabut oleh Mahkamah Konstitusi itu merupakan delik biasa. Sementara dalam RUU KHUP itu merupakan delik aduan," tutur Eddy.

Karena delik aduan, aparat tidak bisa bertindak tanpa mendapat aduan dari Presiden/Wakil Presiden.

"Kalau delik aduan, itu yang harus melapor sendiri adalah Presiden atau Wakil Presiden," cetus Eddy.


Kontroversi Pasal Penhinaan Presiden dan DPR

Yayasan lembaga hukum Indonesia (YLBHI) mengkritik adanya pasal hukuman bui bagi yang menghina Presiden hingga DPR dalam RUU KUHP. YLBHI menilai pasal tersebut terkesan aneh. "Ini aneh banget sih," kata Ketua YLBHI, Asfinawati, kepada wartawan, Selasa (8/6/2021).

Asfinawati mengatakan pasal itu menunjukkan kalau Pemerintah dan DPR antikritik. Menurutnya hal itu juga tak sesuai dengan UUD 1945.

"Ini menunjukkan DPR dan Pemerintah antikritik dan tidak sesuai dengan UUD 1945. DPR adalah lembaga negara, maka artinya suara publik adalah kritik. Lembaga publik kalau ga boleh dikritik artinya bukan demokrasi lagi," ujarnya.

Asfinawati juga menilai pasal itu bertentangan dengan hak kebebasan berpendapat setiap orang. Dia berharap pasal itu dihapus. "Sangat bertentangan. Kita kan negara pihak Kovenan Hak Sipil Politik, terlebih amandemen Konstitusi sudah memasukkan HAM. Harus dihapus pasal-pasal penjajah begini," ujarnya.

Simak juga 'Risma Akan Minta Arahan Jokowi Terkait BNPB Tak Masuk DIM RUU':

[Gambas:Video 20detik]