Mendes Nilai SDGs Desa Dukung Penyelesaian Masalah Perempuan & Anak

Erika Dyah Fitriani - detikNews
Selasa, 08 Jun 2021 17:29 WIB
Kemendes PDTT
Foto: Dok. Kemendes PDTT
Jakarta -

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengajak kepala desa perempuan untuk mulai menata desa agar berbagai persoalan perempuan dan anak bisa diselesaikan mulai dari level desa. Hal ini ia sampaikan saat menjadi pembicara kunci dalam Rapat Koordinasi Nasional Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) di Perpustakaan Nasional.

"Saya yakin kepala desa dan masyarakat desa mampu menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi," kata Abdul Halim dalam keterangan tertulis, Selasa (8/6/2021).

Ia menyebutkan Desa Ramah Perempuan dan Desa Peduli Anak akan menjadi episentrum baru pembangunan yang mendorong meningkatnya kesejahteraan dan kesehatan serta akses terhadap pendidikan yang berkualitas. Selain itu, hadirnya DRPPA disebut akan menurunkan angka perkawinan anak dan menumbuhkan pusat ekonomi yang berbasis rumahan, sehingga ibu rumah tangga memiliki otonomi dalam pendapatan rumahan.

Pria yang akrab disapa Gus Menteri ini pun menambahkan, dana desa sangat memberikan ruang untuk menangani persoalan perempuan dan anak. Ia pun mengungkapkan saat ini pihaknya tengah fokus dengan pemutakhiran data berbasis SDGs Desa.

Upaya ini dilakukan untuk menghasilkan potret kondisi riil desa terhadap semua persoalan dan potensi yang dihadapi. Ia menilai SDGs Desa akan memberikan perhatian seimbang atas pemetaan terhadap masalah dan potensi yang dimiliki desa.

Abdul Halim memaparkan hingga saat ini data yang berhasil diunggah ke Sistem Informasi Desa yaitu sebanyak 38.533 desa. Sementara data untuk kepala keluarga mencapai 25.571.830, dengan total warga mencapai 75.429.368 orang.

"Ini menunjukkan sudah 65 persen warga desa yang terdata dengan merujuk data BPS warga yang tinggal desa sebanyak 118 juta jiwa, yang setara 44 persen," ungkapnya.

Ia menilai jika bisa menyelesaikan semua permasalahan di tingkat desa dengan kondisi ini, bisa dikatakan pihaknya telah mendukung proses penyelesaian masalah perempuan dan anak sebesar 43 persen.

Doktor Honoris Causa dari UNY ini mengaku optimistis di akhir Juli mendatang proses pemutakhiran data berbasis SDGs Desa bakal tuntas. Ia berharap dengan hal ini, Kemendes PDTT bisa lebih jeli lagi melihat hal yang ada di desa.

Dengan adanya SDGs Desa, ia berharap permasalahan desa kemudian dapat dipetakan dan dijawab dengan perencanaan pembangunan yang berbasis data. Menurutnya, hal ini akan membuat Musyawarah Desa (Musdes) tidak lagi adu otot, tapi adu data. Terutama pada permasalahan yang dihadapi desa seperti perempuan, anak, kesehatan, kemiskinan dan pendidikan.

"Itulah makanya, kami terus memantau agar pemetaan dan pendataan berbasis SDGs Desa bisa dilaksanakan secara maksimal hingga perencanaan pembangunan sudah berbasis masalah," ujarnya.

Abdul Halim pun mengungkap ada enam hal yang menjadi ukuran keberhasilan DRPPA, antara lain.

  1. Sejauh mana kebijakan di desa tentang DRPPA.
  2. Meningkatkan perempuan wirausaha di desa.
  3. Meningkatnya keterwakilan perempuan di struktur desa dan BPD.
  4. Meningkatkan partisipasi perempuan dan anak dalam proses pembangunan desa.
  5. Peran ibu dan keluarga dalam pengasuhan dan pendidikan anak
  6. Tidak ada anak yang menikah di bawah 18 tahun.

Ia pun mengatakan Kemendes PDTT akan merancang penghargaan untuk kepala desa perempuan dengan enam kategori yang dipaparkan oleh Menteri PPPA Gusti Bintang Puspayoga pada tahun 2022.

Sementara itu, Bintang mengatakan isu ketimpangan gender masih menjadi salah satu masalah yang dihadapi di Indonesia, khususnya bagi perempuan. Menurutnya, hal ini terlihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG) juga Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) antara perempuan dan laki-laki yang masih memiliki selisih jauh.

"Ketika kita melihat dari Indeks Pembangunan Manusia, yang mengukur kualitas hidup manusia dari aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, dari sana kita melihat selisih IPM antara laki-laki dan perempuan masih sangat menganggap besar. Ini menjadi PR kita bersama," papar Bintang.

Bintang menjelaskan Data Kementerian PPPA menunjukkan bahwa tingkat IPM laki-laki pada 2020 sebesar 75,98. Sedangkan IPM perempuan, baru mencapai 69,19. Selain itu, IDG yang mengukur peran aktif perempuan juga masih lebih rendah dibandingkan laki-laki.

Dalam kesempatan ini, Bintang mengukuhkan Aisyah Gamawati dan Harlina Sulistyorini sebagai Pengurus Paguyuban Pimpinan Tinggi Madya Perempuan Indonesia.

Sebagai informasi, Abdul Halim bersama Bintang menggelar dialog dengan Kepala Desa Perempuan se-Indonesia yang hadir secara online maupun offline setelah Rakornas berlangsung. Dalam dialog ini, keduanya mendengarkan langkah dan kebijakan yang telah dilakukan oleh sejumlah Kepala Desa terkait isu perempuan dan anak, termasuk soal penanganan stunting.

Acara ini juga turut dihadiri oleh Sekjen Mendes PDTT Taufik Madjid, Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Harlina Sulistyorini, Dirjen Pembangunan Kawasan Transmigrasi Aisyah Gamawati, Dirjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Eko Sri Haryanto dan Kepala Badan Pengembangan Informasi Suprapedi serta Pejabat Eselon II Kemendes PDTT.

(akn/ega)