.webp)
Sebanyak 24 dari 75 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) diputuskan untuk dibina. Pendidikan pelatihan bela negara dan wawasan kebangsaan bagi 24 pegawai KPK itu akan digelar pada Juli 2021 mendatang.
Hal itu termaktub dalam Berita Acara Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan dalam Rangka Pengalihan Pegawai KPK Menjadi ASN yang diteken pada 25 Mei 2021 yang diterima redaksi detikcom, Selasa (8/6/2021).
Dalam dokumen itu tertulis yang menandatangani yaitu MenPAN RB Tjahjo Kumolo, Menkum HAM Yasonna Laoly, Kepala BKN Bima Haria Wibisana, Ketua LAN Adi Suryanto, Ketua KASN Agus Pramusinto, dan 5 Pimpinan KPK Firli Bahuri, Alexander Marwata, Nurul Ghufron, Lili Pintauli Siregar, serta Nawawi Pomolango.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pendidikan pelatihan bela negara dan wawasan kebangsaan akan dilaksanakan selambat-lambatnya Juli 2021," demikian tertuang dalam poin ke-4 berita acara tersebut.
24 pegawai KPK itu nantinya diwajibkan untuk menandatangani kesediaan mengikuti pendidikan dan pelatihan bela negara dan wawasan kebangsaan. Bagi mereka yang lulus pelatihan akan diangkat menjadi ASN.
"Bagi yang telah selesai mengikuti pendidikan pelatihan bela negara dan wawasan kebangsaan dan dinyatakan lulus akan diangkat menjadi PNS. Bagi yang tidak lulus diberhentikan dengan hormat sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku," lanjut poin ke-5 berita acara itu.
Seperti diketahui, sebanyak 24 dari 75 pegawai KPK yang tak lolos TWK diputuskan untuk dibina. Sedangkan, 51 lainnya diputuskan untuk diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai KPK terhitung mulai 1 November 2021 mendatang.
Dalam TWK ini, ada 1.272 pegawai KPK yang lolos. Mereka juga telah dilantik menjadi ASN pada 1 Juni 2021 lalu.
Sebanyak 1.271 pegawai KPK yang telah dilantik menjadi ASN disebut akan mengikuti orientasi dalam rangka pembekalan sebagai ASN yang diselenggarakan oleh LAN.
Berita acara itu dibenarkan oleh seorang sumber detikcom. Di sisi lain detikcom telah berupaya meminta konfirmasi tentang berita acara ini Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri tetapi belum mendapatkan respons.
Selain itu upaya konfirmasi ke MenPAN RB Tjahjo Kumolo dan Kepala BKN Bima Haria Wibisana juga telah dilakukan. Namun setali tiga uang, Tjahjo dan Bima belum meresponsnya.
Sementara itu Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan urusan kepegawaian KPK berada di bawah Sekjen KPK Cahya Harefa. Tindak lanjutnya, disebut Firli, harus ada koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.
"Sekjen KPK akan bahas dengan 24 pegawai yang tidak memenuhi syarat untuk diberikan kesempatan diklat tapi kan harus dikomunikasikan dengan para pihak kementerian/lembaga terkait, khususnya peserta yang akan ikut diklat. Silakan ke Sekjen KPK karena Sekjen selaku Pejabat Pembina Kepegawaian," ucap Firli.
Simak video 'Firli: 24 Pegawai yang Tak Lolos TWK Akan Ikut Pelatihan Bela Negara':
