HP Dipakai Istri buat Neror Selingkuhan, Apakah Kena UU ITE?

Tim detikcom - detikNews
Selasa, 08 Jun 2021 08:08 WIB
Ketergantungan masyarakat terhadap Telepon Genggam (Handphone) sekarang ini memang sangat tinggi. Hampir disetiap kesempatan beraktivitas masyarakat tidak bisa dijauhkan dari HP. Handphone, Smartphone. Warga menggunakan telepon genggam di kawasan Thamrin, Jakarta, Rabu (18/7/2012). File/detikFoto.
Ilustrasi (Agung Pambudhy/detikcom)
Jakarta -

Salah seorang pembaca detik's Advocate ketahuan selingkuh oleh istrinya. Karena kesal, si istri meneror selingkuhan suaminya dengan HP si suami. Masalah muncul karena si selingkuhan akan mempolisikan kasus itu. Si suami kaget ikut terseret kasus UU ITE.

Berikut cerita lengkap pembaca detik's Advocate yang dikirim lewat surat elektronik:

Selamat pagi detikcom

Saya mau bertanya perihal hubungan keluarga saya.
Di mana saya ketahuan selingkuh dengan istri saya dan terus istri saya meneror selingkuhan saya dengan menggunakan kata-kata kasar menggunakan Hp atau pun akun media sosial punya saya.

Dan yang menjadi pertanyaan saya adalah apabila selingkuhan saya tersinggung dan melaporkan ke pihak berwajib, apakah saya yang dipidanakan atau istri saya yang menggunakan hp dan akun sosial media saya?

Karena mengingat adanya UU ITE tentang pencemaran nama baik menggunakan alat elektronik atau pun sosial media.

Terimakasih

Salam Hormat
MR. X

Untuk menjawab permasalahan di atas, detik's Advovate menghubungi advokat Alvon Kurnia Palma S.H.,M.H. Berikut pendapat hukumnya:

Terima kasih atas pertanyaannya, inti pertanyaan saudara adalah saat istri saudara meneror selingkuhan anda dengan kata-kata kasar. Apakah teror berupa kata-kata dapat dikenakan sanksi pidana baik dalam KUHP maupun dalam UU ITE?

Dalam uraian saudara sayang sekali tidak disebutkan apa kata-kata yang diucapkan oleh istri. Berdasarkan itu, akan sangat memudahkan bagi kami untuk dapat mengklasifikasi apakah dalam perkataan tersebut terdapat unsur pidana atau tidak. Meski demikian kami berusaha untuk menerangkan jawaban atas pertanyaan saudara.

Perkataan yang di upload pada sosial media (Sosmed) adalah kebebasan berekspresi seseorang sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Akan tetapi, kebebasan berpendapat dan berekspresi ada batasannya sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang termanifestasi ke dalam Pasal 19 ayat (3) UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang ratifikasi Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik yang berbunyi sebagai berikut :

"Pelaksanaan hak-hak yang dicantumkan dalam ayat 2 pasal ini menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal ini hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk:

- Menghormati hak atau nama baik orang lain;
- Melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral publik."

Saat ini, penghinaan pada media sosial (medsos) diatur dalam pasal 27 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang UU ITE (UU ITE Tahun 2008) yang berbunyi :

"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik."

Ancaman pidana atas pelanggaran Pasal 27 ayat (3) UU ITE terdapat dalam Pasal 45 ayat (3) UU Nomor 19/2016 tentang Revisi atas UU ITE (UU ITE Tahun 2016), yang berbunyi:

"Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)."

Dengan demikian, kebebasan berekspresi dibatasi dengan adanya Pasal 27 ayat (3) UU ITE Tahun 2008 dan diancam pidana dengan Pasal 45 ayat (3) UU ITE tahun 2016, meski dalam penerapannya terdapat pro dan kontra.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

Saksikan juga 'Mahfud Md soal UU ITE: Tidak Akan Ada Pencabutan!':

[Gambas:Video 20detik]



Penghinaan yang menggunakan alat elektronik pada medis sosial seperti Facebook, Instragram, Twitter, Line dan banyak lagi diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Dalam penerapannya, setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 50/PUU-VI/2008 harus mengacu dan tidak dapat dilepaskan dengan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Dengan adanya putusan MK Nomor 50/PUU-VI/2008, maka spektrum pengenaan Pasal 27 ayat (3) UU ITE Tahun 2016 tidak seluas sebelumnya. Penerapanan Pasal 27 ayat (3) UU ITE tahun 2016 harus mengacu pada klasifikasi penghinaan sebagaimana diatur dalam Pasal 310 dan 311 KUHP.

Menurut doktrin, penghinaan sebagaimana yang diatur dalam 310 dan 311 KUHP terdapat 6 macam yakni:

1. Menista sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP
2. Menista dengan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP
3. Memfitnah sebagaimana diatur dalam Pasal 311 KUHP
4. Penghinaan ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 315 KUHP
5. Mengadu secara memfitnah sebagaimana diatur dalam Pasal 317 KUHP
6. Menuduh secara memfitnah sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 318 KUHP

Secara umum, penghinaan adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang yang menyebabkan rasa malu terhadap nama baiknya. Agar dapat dihukum menurut Pasal 310 ayat (1) dan (2) maka penghinaan harus dilakukan dengan sedemikian rupa, sehingga dalam kata-kata hinaan itu terselip tuduhan, seolah-olah orang yang dihina itu telah melakukan perbuatan tertentu, dengan maksud agar tuduhan itu tersiar atau diketahui oleh orang banyak.

Menurut Pasal 310 ayat (3) KUHP, perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat (1) dan (2) tidak dapat dihukum apabila tuduhan itu dilakukan demi membela "kepentingan umum" atau terpaksa untuk "membela diri". Terkait kebenaran atas untuk membela kepentingan umum dan membela diri merupakan ranah pertimbangan hakim berdasarkan pemeriksaan di pengadilan. Kejahatan menista ini tidak perlu dilakukan di muka umum, cukup bila dapat dibuktikan bahwa terdakwa mempunyai maksud untuk menyiarkan tuduhan itu

Apabila penjelasan di atas dikaitkan dengan pertanyaan saudara, maka apabila perkataan istri terdapat unsur menyerang kehormatan dan nama baik seseorang maka dapat dikenakan dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Akan tetapi apabila apa yang dilakukan karena terpaksa untuk membela diri maka hakim akan menilai saat pemeriksaan perkara di pengadilan.

Demikian uraian singkat ini kami sampaikan, terima kasih.

Alvon Kurnia Palma, S.H., M.H.
"AKP and Partner"
Gedung Dana Graha Ruang 305A
Jalan Gondangdia Kecil
Menteng Jakpus

Tentang detik's Advocate

detik's Advocate adalah rubrik di detikcom berupa tanya-jawab dan konsultasi hukum dari pembaca detikcom. Semua pertanyaan akan dijawab dan dikupas tuntas oleh tim detik, para pakar di bidangnya serta akan ditayangkan di detikcom.

Pembaca boleh bertanya semua hal tentang hukum, baik masalah pidana, perdata, keluarga, hubungan dengan kekasih, UU Informasi dan Teknologi Elektronik (ITE), hukum merekam hubungan badan (UU Pornografi), kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) hukum waris, perlindungan konsumen dan lain-lain.

Identitas penanya bisa ditulis terang atau disamarkan, disesuaikan dengan keinginan pembaca. Seluruh identitas penanya kami jamin akan dirahasiakan.

Pertanyaan dan masalah hukum/pertanyaan seputar hukum di atas, bisa dikirim ke kami ya di email:
redaksi@detik.com dan di-cc ke-email: andi.saputra@detik.com

Berhubung antusias pembaca untuk konsultasi hukum sangat beragam dan jumlahnya cukup banyak, kami mohon kesabarannya untuk mendapatkan jawaban.

Semua jawaban di rubrik ini bersifat informatif belaka dan bukan bagian dari legal opinion yang bisa dijadikan alat bukti di pengadilan serta tidak bisa digugat.

Salam
Tim Pengasuh detik's Advocate

(asp/mae)