.webp)
Tantangan tes wawasan kebangsaan (TWK) agar juga dilakukan di instansi Polri dan Kejaksaan mencuat. Tantangan itu diungkapkan oleh politikus Partai Demokrat, Benny K Harman.
Anggota Komisi III DPR ini mengusulkan TWK di tubuh kejaksaan, kepolisian, dan Kemenkumham. TWK ini, menurut Benny, bukan untuk menyingkirkan pihak tertentu.
"Saya mengusulkan Pak Ketua kepada mitra kerja kepolisian, kejaksaan, dan Kumham, saya sangat senang ada TWK, tes wawasan kebangsaan di KPK. Kalau boleh, di kejaksaan, kepolisian, dan Kumham, dilakukan juga hal yang sama. Dan juga harus ada anggarannya di sini. Kalau bisa," kata Benny dalam rapat kerja Komisi III di kompleks gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (7/6/2021). Rapat ini dihadiri Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono, Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi, dan Wamenkumham Eddy Hiariej.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat ini mengatakan TWK di kepolisian hingga kejaksaan bukan untuk memecat. Dia menyebut TWK ini untuk membentuk profesional.
"Tentu maksudnya bukan untuk memecat, atau memberhentikan yang tidak suka dengan kita, tapi bener-bener dalam rangka menjalankan fungsi secara profesional. Supaya ada militansi," ujar Benny.
Benny mengatakan tak ada rencana TWK di kepolisian hingga kejaksaan dalam rencana anggaran. Padahal, menurut Benny, TWK bagian dari pembinaan.
"Saya tidak melihat itu ada di sini (anggaran), atau mungkin saya tidak nangkap, tapi saya dengar tidak satu kata pun yang muncul ada agenda untuk tes wawasan kebangsaan sebagai bagian dari pembinaan, kan gitu," katanya.
Simak respons Polri di halaman berikut
Respons Polri
Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono menjelaskan bahwa tes wawasan kebangsaan sudah diterapkan di Polri. Bahkan menurutnya, tes sejenis TWK sudah ada saat masa sekolah pengembangan.
"Kemudian juga tadi tentang bagaimana tes wawasan kebangsaan. Sebenarnya setiap anggota Polri masuk itu sudah ada tes ini semua, Pak, bahkan bukannya tes masuk pada sekolah-sekolah pengembangan, kita sudah ada ini pak namanya itu di Propram tes PMK namanya ya, mental ideologi kita itu kita laksanakan di sana," kata Komjen Gatot.
Baca juga: Raja OTT Tagih Janji Firli untuk Pro-KPK |
Komjen Gatot menjelaskan bahwa saat kenaikan pangkat, anggota Polri pun dilakukan pembinaan. Gatot mengakui memang Polri tidak secara rinci menganggarkan untuk tes wawasan kebangsaan.
"Bahkan ketika kenaikan-kenaikan pangkat juga itu dilakukan dan kita memang tidak khusus membuat anggaran seperti anggaran tes wawasan kebangsaan, tapi dalam setiap pendidikan itu sudah ada mau pun untuk kenaikan pangkat sudah masuk dalam pembinaan profesionalisme anggota Polri," ujarnya.
