Soroti Alokasi Dana, Komisi X Minta Kemenkeu-Bappenas Beri Perhatian ke Pendidikan

Tim detikcom - detikNews
Senin, 07 Jun 2021 23:35 WIB
Sistem pembelajaran jarak jauh secara daring di masa pandemi ini menjadi masalah bagi sejumlah siswa. Mulai dari tidak adanya paket data hingga sulitnya sinyal internet.
Ilustrasi, belajar jarak jauh (Foto: Antara Foto)
Jakarta -

Komisi X DPR menyoroti alokasi dana bagi pendidikan tahun 2022. Wakil Ketua Komisi X DPR, Agustina Wilujeng meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk memberikan perhatian ke pendidikan Indonesia.

"Pada tahun ini ketika pengajuan untuk tahun 2022, pagu indikatif yaitu justru turun dari Rp 81 triliun tahun 2021, tahun 2022 direncanakan Kemenkeu dan Bapenas hanya disetujui Rp 73 triliun kan menyedihkan sekali," ujar Agustina ketika dihubungi, Senin (7/6/2021).

"Sementara kita di amanah Undang-Undang Dasar (UUD) 45 itu pendidikan itu harus 20% dari anggaran belanja, kalau tahun 2021 saja anggaran belanjanya Rp 550 T, Kemendikbud hanya mengelola Rp 14,8 T," lanjutnya.

Saat rapat bersama Komisi X DPR siang tadi, Kemendikbud mengajukan angka Rp 93 T. Angka tersebut dirasa sesuai dengan target pendidikan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Sistem pembelajaran jarak jauh secara daring di masa pandemi ini menjadi masalah bagi sejumlah siswa. Mulai dari tidak adanya paket data hingga sulitnya sinyal internet.Sistem pembelajaran jarak jauh secara daring di masa pandemi ini menjadi masalah bagi sejumlah siswa. Mulai dari tidak adanya paket data hingga sulitnya sinyal internet (Foto: Antara Foto)

"Memang membutuhkan biaya yang sangat besar di antaranya adalah untuk mencapai SDM unggul di tengah pandemi ," imbuh Agustina.

Agustina menuturkan Rp 93 T itu akan terserap ke KIP kuliah (Bantuan biaya pendidikan bagi lulusan SMA sederajat), program Indonesia Pintar, hingga beasiswa kuliah.

"Sebagian besar lagi adalah untuk membuat platform digital guna mengejar ketertinggalan untuk proses pembelajaran jarak jauh," tutur Agustina.

"Belajar jarak jauh sendiri di tingkat siswa itu masih banyak yang tidak bisa ikut belajar karena tidak ada jaringan internet, jaringan listrik, ada yang nggak punya komputer," sambungnya.

Sehingga, Komisi X DPR meminta Kemenkeu hingga Bappenas untuk mengurangi dana terkait pendidikan kedinasan. Dana tersebut dapat dialokasikan untuk sejumlah siswa agar mampu mengikuti pendidikan di masa pandemi.

Sistem pembelajaran jarak jauh secara daring di masa pandemi ini menjadi masalah bagi sejumlah siswa. Mulai dari tidak adanya paket data hingga sulitnya sinyal internet.Sistem pembelajaran jarak jauh secara daring di masa pandemi ini menjadi masalah bagi sejumlah siswa. Mulai dari tidak adanya paket data hingga sulitnya sinyal internet (Foto: Antara Foto)

"Komisi X berharap bisa disumbangkan, dikurangi sedikit demi sedikit yang pendidikan kedinasan untuk diberikan kepada anak-anak kita supaya semakin banyak anak yang bisa mengikuti pendidikan di masa pandemi," jelasnya.

"Makanya saya mengetuk hati Kemenkeu dan Bappenas masih panjang ini proses penganggarannya dan ini pagu indikatif sementara sampai dengan ada keputusan pidato Presiden tanggal 16 Agustus nanti," tutupnya.

(isa/hri)