.webp)
Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim mendorong pembelajaran tatap muka terbatas. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf meminta agar dibentuk satuan tugas (satgas) khusus yang bertugas mengawasi sekolah tatap muka.
Hal itu disampaikan Dede dalam diskusi virtual bertajuk 'Tatap Muka demi Siswa' pada Sabtu (5/6/2021). Awalnya, Dede menyampaikan soal pertemuannya dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang membahas soal pembelajaran tatap muka (PTM).
"Saya baru kemarin sore ketemu Gubernur Jawa Barat. Kang Emil gimana nih PTM? Kita buka tapi sistemnya kayak PPSM. Artinya apa, di Jabar di daerah yang banyak penyebaran, pemaparannya itu daerah Bodebek, yang deket-deket dengan Jakarta. Tapi di Garut, Pangandaran, Ciamis, yang pergerakan masyarakatnya tidak banyak, justru angkanya kecil, cenderung hijau ke abu-abu," kata Dede.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Artinya nggak bisa disamakan bahwa Jabar semua angkanya tinggi. Untuk masalah sekolah, pemerintah daerah harus mampu melihat skala mikronya, bukan skala besarnya, bukan skala provinsinya. Karena itu, kami akan buka, ini kata Ridwan Kamil," sambungnya.
Dede menuturkan dibukanya kembali pembelajaran tatap muka tergantung bagaimana kondisi di setiap daerah. Untuk itu, kata Dede, siap atau tidaknya pembelajaran tatap muka dilihat dari kesiapan masing-masing daerah.
 Dede Yusuf (Wisma Putra |
"Saya setuju pemerintah daerahlah yang punya pemahaman tentang kondisi di wilayah daerahnya. Oleh karena itu, menurut kami dari Komisi X masalah soal PTM menjadi catatan penting apakah daerahnya siap," tuturnya.
Menurut Dede, pemerintah perlu mengeluarkan surat keputusan bersama (SKB) menteri untuk membentuk satgas pembelajaran tatap muka. Nantinya, kata Dede, Satgas akan bertugas mengawasi protokol kesehatan pada pembelajaran tatap muka di sekolah.
"Pentingnya membuat satgas pengawasan tatap muka. Bahkan saya agak menyindir sedikit. Kalau Kemendikbud ini kan gampang mengeluarkan SKB ya, SKB seragam, apalah. Keluarkan SKB mengenai pengawasan tatap muka, ini antara Kemendagri dengan Kemendikbud, Kemenag juga perlu dengan Kemenkes, sehingga ada tugas tambahan melakukan pengawasan," ujarnya.
Selanjutnya, tanggapan pihak Kemdikbud:
Dede mengambil contoh daerah dengan angka penyebaran COVID-19 rendah, yakni NTT. Di sana, kata Dede, pembelajaran secara online masih terkendala sinyal internet sehingga memungkinkan untuk pembelajaran tatap muka dengan persyaratan tertentu.
"Kalau kita bicara NTT, dari awal mereka berharap dibuka lagi karena kami sinyal saja susah di sana dan angka penyebarannya nggak terlalu besar. Dengan catatan tadi itu, check list-nya yaitu hanya 50 persen, tidak boleh lebih dari 3 jam, seperti Jateng saya denger disediakan bus antar-jemput. Nah, ini kita harus berkreasi," ucapnya.
Tanggapan pihak Kemdikbud
Sementara, Direktur Sekolah Dasar Kemdikbud-Ristek Sri Wahyunigsih sependapat dengan Dede. Menurutnya, pengawasan dalam pembelajaran tatap muka di sekolah tidak boleh main-main.
"Saya sependapat dengan apa yang disampaikan Pak Dede bahwa peran pengawasan ini tidak boleh main-main. Semua pihak bahkan tadi pak Dede menyampaikan perlu dibuat satgas pengawasan PTM," kata Sri.
Sri mendorong agar semua pihak juga nantinya ikut melakukan pengawasan, mulai orang tua hingga dinas pendidikan. Dengan harapan pembelajaran tatap muka di sekolah tidak menjadi klaster baru penyebaran COVID-19.
"Saya juga mendorong orang tua juga harus melakukan pengawasan, masyarakat, komite sekolah juga harus berperan memberikan pengawasan sehingga sekolah tidak lengah, dan kawan-kawan dinas pendidikan juga tidak lengah, karena jangan main-main dengan kondisi ini agar sekolah tidak jadi klaster," imbuhnya.
Sebelumnya, Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim mengatakan seluruh sekolah harus menerapkan belajar tatap muka terbatas. Dia mengatakan tempat-tempat seperti mal hingga kantor sudah dibuka di tengah pandemi Corona.
"Kenyataannya adalah mal, sinema, dan semua tempat kerja sudah dibuka untuk tatap muka. Jadi sudah saatnya sekolah-sekolah kita melakukan tatap muka terbatas," ujar Nadiem dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI, Senin (31/5).
Nadiem menyebut sebenarnya sekolah-sekolah sudah diperbolehkan melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas sejak Januari 2021. Namun, kata Nadiem, orang tua diberi kebebasan untuk menentukan apakah anaknya sekolah secara langsung atau virtual.
Nadiem juga mengklaim 28 persen pendidik di Indonesia sudah menerima vaksin COVID-19. Dia menyebut angka itu termasuk besar.
