Universitas Sumatera Utara (USU) belum melaporkan ke polisi terkait pembajakan kuliah umum virtual soal alih status pegawai KPK sebagai ASN yang digelar Ikatan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara (Imahara) Fakultas Hukum USU. Rektorat USU menyebut pihaknya masih mengumpulkan bukti- bukti.
"Sampai kemarin, berdasarkan konfirmasi saya ke WD-1 (Wakil Dekan 1) Fakultas Hukum USU, belum ada instruksi dari Dekan Fakultas Hukum untuk melaporkan kasus ini ke kepolisian," kata Kepala Humas Protokoler dan Promosi USU, Amalia Meutia dimintai konfirmasi, Sabtu (5/6/2021).
Amalia menuturkan sejauh ini pihaknya masih melakukan investigasi di Pusat Sistem Informasi (PSI) USU.
Terpisah, Rektor USU, Muryanto Amin memberi penjelasan soal pihaknya belum melaporkan kejadian itu ke kepolisian. Muryanto mengaku pihaknya masih mengumpulkan bukti-bukti awal terkait kasus tersebut.
"Ya kita cari dulu apanya ya. Kita cari bukti-bukti awalnya dulu. Setelah itu baru coba kita bahas lagi apa kita perlu melaporkan ke polisi atau nggak," sebut Muryanto.
Muryanto mengaku pihaknya bukan tidak mau melaporkan kejadian itu ke pihak berwajib. USU masih perlu mengumpulkan bukti lengkap.
"Bukan (tidak mau melapor). Kita kumpulkan dulu bukti-buktinya," ujar Muryanto
Muryanto juga menanggapi hal lain soal peristiwa itu. Dia sedang mempelajari dan menyebut bahwa akun Zoom yang dipakai saat acara itu milik pihak ketiga. Dia menyebut saat itu pihak penyelenggara menyewa akun Zoom itu.
"Ya itu lagi dipelajari, sudah dapat tinggal mencari apa ya, yang pegang akun Zoom nya itu kan pihak ketiga, anak-anak mahasiswa itu menyewa Zoom itu. Jadi banyak yang apa nya, tidak dikendalikan sama panitia penyelenggara. Penyelenggara webinar itu kan mahasiswa, jadi mereka menggunakan Zoom dari pihak ketiga terus dipertengahan jalan itulah dimasuk satu akun yang menampilkan video itu," ujar Muryanto.
Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya:
