Respons Wakil Ketua KPK soal MAKI Gugat UU KPK Terkait Alih Fungsi Pegawai

Muhammad Ilman Nafian - detikNews
Sabtu, 05 Jun 2021 07:38 WIB
Nurul Ghufron
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron (Farih/detikcom)

MAKI juga menyoroti putusan MK yang menyatakan alih fungsi pegawai KPK tidak boleh merugikan pegawai KPK. Pertimbangan MK perkara nomor 70/PUUXVII/2019 itu berbunyi:

Adanya ketentuan mekanisme pengalihan status pegawai KPK menjadi pegawai ASN dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum sesuai dengan kondisi faktual pegawai KPK. Oleh karenanya, Mahkamah perlu menegaskan bahwa dengan adanya pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN sebagaimana telah ditentukan mekanismenya sesuai dengan maksud adanya Ketentuan Peralihan UU 19/2019 maka dalam pengalihan tersebut tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN dengan alasan apapun di luar desain yang telah ditentukan tersebut. Sebab, para pegawai KPK selama ini telah mengabdi di KPK dan dedikasinya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tidak diragukan.

"Dengan demikian, terdapat pemaknaan yang berbeda antara maksud putusan MK dan pimpinan KPK dalam memahami ketentuan yang diatur dalam Pasal 68 B ayat (1) dan Pasal 69 C Undang-Undang nomor 19 Tahun 2019," beber MAKI.

Di mana MK menitik beratkan pada efektivitas koordinasi pemberantasan tindak pidana korupsi dengan menekankan pada integritas seluruh komponen dalam tubuh KPK tanpa menghilangkan hak pegawai dengan alasan apa pun. Sementara itu, pimpinan KPK menjadikan UU tersebut untuk menyisir siapa yang berhak untuk diangkat menjadi ASN.

"Terdapat kepastian hukum pada formula kalimat yang digunakan pada Pasal 68 B ayat (1) dan Pasal 69 C UU Nomor 19 Tahun 2019, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi masyarakat Indonesia, karena kerja-kerja KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi terganggu dengan berkurangnya pegawai yang merupakan penyelidik atau penyidik senior di KPK," kata KPK menjelaskan.

Ketidakpastian hukum terjadi sebagai akibat digunakannya kata 'dapat diangkat', yang dimaknai sebagai subyektifitas dan kewenangan mutlak pimpinan KPK, baik sendiri maupun melibatkan institusi lain. Tanpa melihat bahwa ada hak pegawai KPK untuk diangkat sebagaimana pertimbangan MK.

"Penggunaan kata 'dapat' untuk mengawali kata 'diangkat' secara nyata telah menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu terjadi dalam tubuh KPK. Hal mana merugikan Para Pemohon yang aktif dalam membantu penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana korupsi, baik yang ditangani oleh KPK maupun institusi penegak hukum lain," tutur MAKI.


(man/zap)