Ketua WP Minta KPK Transparan soal Hasil TWK 75 Pegawai yang Tak Lolos

Azhar Bagas Ramadhan - detikNews
Jumat, 04 Jun 2021 19:39 WIB
Yudi Purnomo
Ketua WP KPK, Yudi Purnomo (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Ketua Wadah Pegawai (WP) KPK Yudi Purnomo Harahap mewakili 74 pegawai lainnya yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) meminta KPK terbuka mengenai hasil tes TWK 75 pegawai yang tidak lolos TWK. Permintaan itu sudah disampaikan ke PPID (pejabat pengelola informasi dan dokumentasi) KPK melalui e-mail.

"Hari ini juga saya sudah meminta kepada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi KPK, PPID, terkait bahwa sampai saat ini saya dan juga 75 orang yang lain itu belum mendapatkan hasil lengkap dari tes wawasan kebangsaan yang kami ikuti. Kami meminta berdasarkan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, karena bagi kami KPK adalah lembaga penegak hukum dengan azas transparansi dan akuntabilitas," kata Yudi kepada wartawan, Jumat (4/6/2021).

Dia menyampaikan 8 poin untuk transparansi soal hasil TWK. Di antaranya adalah hasil asesmen TWK, penilaian dan rekaman atau hasil wawancara, unsur-unsur yang menjadi acuan, hingga berita acara penentuan lulus atau tidak lulusnya dari pewawancara.

"Adapun yang kami minta adalah hasil asesmen TWK terhadap kami pribadi masing-masing. Dua, kertas kerja penilaian lengkap dari BKN yang sekurang-kurangnya memuat metodologi penilaian, kriteria penilaian, rekaman atau hasil wawancara, analisisnya seperti apa kemudian sarannya seperti apa dan nama dari asesor siapa saja," kata Yudi.

"Tiga, dasar acuan penentuan unsur unsur yang diukur dalam asesmen tersebut. Empat, penentuan kriteria memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat seperti apa indikatornya. Kemudian penentuan dan dasar penunjukan dari asesor. Enam, data-data yang diberikan oleh KPK kepada asesor, jadi kami ingin tahu apa saja yang diberikan oleh KPK kepada asesor untuk menanyai kami. Tujuh, kertas kerja. Delapan, berita acara penentuan lulus atau tidak lulus dari pewawancara," sambungnya.

Yudi memahami bahwa data tersebut bersifat pribadi, namun hal itu menurutnya perlu transparan agar TWK ini tidak menjadi polemik. Dia juga masih heran dengan label merah yang ditujukan pada 51 dari 75 pegawai.

"Di sini kami tegaskan bahwa perjuangan kita untuk transparansi dan akuntabilitas. Saya sendiri bersedia untuk data saya dibuka seluas-luasnya kepada masyarakat, berdasarkan asesmen tersebut, Kepala BKN dan pimpinan KPK telah melakukan tindakan di mana saya mendapat hasil merah. Namun saya tidak pernah mengetahui apa yang dimaksud dengan merah, merahnya seperti apa," ucapnya.

Dengan permintaan ini, Yudi dkk berharap KPK untuk bisa transparan terkait hasil TWK. Yudi menyebut tindakan ini tidak hanya menyelamatkan 75 pegawai yang dinonaktifkan, tapi juga untuk menyelamatkan kinerja KPK dalam memberantas korupsi.

"Demikian permohonan ini yang sudah saya sampaikan melalui e-mail kepada PPID KPK, yaitu Bu Yuyu. Yang jelas kami dalam hal ini berusaha agar transparansi dan akuntabilitas yang paling penting bukan hasil akhirnya. Perjuangan bagi kami belum selesai, masih banyak waktu. Kami bukan hanya untuk menyelamatkan 75 orang, bukan hanya untuk menyelamatkan kinerja KPK, tapi untuk masa depan pemberantasan korupsi di negeri ini yang tentu perang melawan korupsi butuh waktu yang lama," pungkas Yudi.

Lihat juga Video: Analisis BW soal Pemberhentian 51 Pegawai KPK, Singgung Partai Berkuasa!

[Gambas:Video 20detik]



(zap/zap)