Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menargetkan pemutakhiran data desa berbasis SDGs desa pada 2021. Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar menegaskan bahwa pihaknya yakin di 2021 sudah harus menyelesaikan seluruh pemutakhiran tersebut.
Abdul Halim mengatakan pemutakhiran data SDGs desa dapat menentukan rencana aksi desa dari tahun 2022 sampai 2030. Gus Menteri, sapaan akrab Mendes, memaparkan di dalam data SDGs desa terdapat informasi potensi desa, permasalahan desa, indikator dominan, hingga rekomendasi kegiatan pembangunan desa.
Informasi tersebutlah yang digunakan sebagai acuan untuk perencanaan pembangunan dalam penggunaan dana desa tahun 2022.
"Jadi, kelihatan sekali potret desa sehingga kita sudah bisa melakukan kalkulasi kira-kira sampai 2030 apa yang akan dihasilkan," terang Abdul Halim dalam konferensi pers, Kamis, (3/6/2021).
Lebih lanjut, ia memaparkan di dalam data SDGs desa terdapat informasi potensi desa, permasalahan desa, indikator dominan, hingga rekomendasi kegiatan pembangunan desa. Informasi tersebut merupakan
Disebutkan, SDGs Desa merupakan upaya terpadu untuk mewujudkan tercapainya tujuan pembangunan nasional berkelanjutan atau SDGs nasional. Adapun SDGs desa diwujudkan dengan menerbitkan Peraturan Menteri Desa PDTT No 13/2020, yang menyatakan Rp 72 triliun dana desa tahun 2021 diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan SDGs desa.
Selain itu, dia juga memaparkan bahwa SDGs desa menjadi hak setiap warga desa. Melalui SDGs tiap-tiap warga desa berhak terbebas dari kemiskinan, berhak dibiayai oleh negara, berhak mendapatkan pendidikan yang layak, hingga berhak hidup dalam perdamaian.
"Artinya, bahwa pelaksanaan SDGs desa adalah pemenuhan hak asasi yang dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945," lanjutnya.
Sebagai informasi, SDGs desa terbagi ke dalam sembilan tipe desa di antaranya, Desa Tanpa Kemiskinan dan Kelaparan, Desa Ekonomi Tumbuh Merata, Desa Peduli Kesehatan, Desa Peduli Lingkungan Hidup, Desa Peduli Pendidikan, Desa Ramah Perempuan, Desa Berjejaring, Desa Tanggap Budaya, dan Desa Pancasila.
(prf/ega)