Gundah Gulana Pegawai KPK Tak Lolos TWK Kini Makan Gaji Buta

Round-Up

Gundah Gulana Pegawai KPK Tak Lolos TWK Kini Makan Gaji Buta

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 02 Jun 2021 21:10 WIB
Gedung baru KPK
Gedung KPK (Andhika Prasetya/detikcom)
Jakarta -

Cerita gundah gulana pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) mengemuka. Mereka seolah makan gaji buta karena datang ke kantor tanpa ditugasi pekerjaan.

Cerita pertama datang dari Faisal. Dia mengaku tetap masuk kantor meskipun pada hari kemarin tidak dilantik sebagai ASN.

"Kalau di kantor saya lihat e-mail, baca-baca e-mail, kemudian diskusi dengan teman-teman, baik yang PNS maupun MS, terus kalau ada yang harus dikerjakan diminta atasan langsung biasanya membuat rilis kegiatan KPK," kata Faisal saat dihubungi, Rabu (2/6/2021).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Terima Gaji sampai Oktober 2021

Meski sudah dinonaktifkan, Faisal membenarkan bahwa ia masih menerima gaji sampai Oktober 2021. Alih-alih bersantai, Faisal sedih bukan main karena harus makan gaji buta. Terlebih, gaji yang ia terima berasal dari uang rakyat.

ADVERTISEMENT

"Kalau saya sendiri sebenarnya sedih, dapat gaji tapi pekerjaan yang seharusnya saya kerjakan dipotong, itu gaji kan uang rakyat ya. Mestinya saya tetap harus bekerja sesuai dengan apa yang saya kerjakan sebelumnya," ungkapnya.

Faisal bahkan menceritakan dalam slip gaji pegawai KPK ada tulisan 'gaji saya dari rakyat'. Menyadari hal tersebut dengan melihat kondisinya saat ini, Faisal merasa sedih.

"Iya benar, kalau bagi saya uraian 'gaji saya dari rakyat' itu memang benar, saya bekerja dengan gaji dari rakyat, sehingga semestinya saya mengeluarkan semua kualitas kerja saya untuk pencapaian kerja target dari KPK. Kalau seperti sekarang sedih karena tidak bisa bekerja maksimal," ungkap Faisal.

"Pertama, nggak tercapai target sesuai KPI tahun ini, itu yang jadi kekhawatiran, sama ya saya sudah digaji tapi tidak bekerja maksimal yang harusnya dikerjakan tapi tidak dikerjakan karena penonaktifan ini," sambungnya.

Nasib Tak Jelas

Kisah lain diceritakan pegawai KPK bernama Tri Artining Putri. Wanita yang akrab disapa Puput itu sebelumnya menjabat spesialis muda di Biro Humas KPK.

"Iya memang jadi bingung mau ngapain karena kan SK 652 itu bilang kami harus serahkan tugas dan tanggung jawab ke atasan," kata Puput di Biro Humas KPK, Rabu (2/5/2021).

Puput mengungkap dari 75 pegawai KPK yang tidak lulus TWK, ada yang tetap ke kantor dan ada juga yang tidak. Saat ini Puput mengaku masih sibuk menyiapkan materi laporan ke lembaga lain terkait TWK KPK.

"Sekarang ya advokasi-advokasi kerjanya. Kemarin itu lapor Komnas HAM, ke Ombudsman," ujarnya.

Puput mengaku kecewa terkait hasil dari hasil TWK itu. Padahal ia mengaku masih ingin berjuang memberantas korupsi.

"Lebih ke miris, prihatin, geram, ya ada kecewanya juga kenapa prosesnya harus begini. Kalau soal semangat pemberantasan korupsi, masih banget, tapi itu kan aku, kalo misalnya proses ini akhirnya merasa aku ndak cukup pantas untuk ikut berjuang memberantas korupsi di KPK, ya aku dan teman-teman sudah menempuh jalur hukum yang sesuai dengan undang-undang dan aturan yang ada. Kalau hasilnya masih menetapkan aku ndak bisa balik ke KPK ya mau gimana lagi," ujarnya.

Tonton Video: Imbas 75 Pegawai Gagal jadi ASN di Mata Penyidik KPK

[Gambas:Video 20detik]



Harapan ke Presiden Jokowi

Salah satu kepala satuan tugas penyelidikan di KPK bernama Harun Al Rasyid turut bersuara. Harun menaruh harapan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar para pegawai KPK yang dikenal berintegritas yang termasuk dalam 75 pegawai yang dinyatakan tak lulus TWK itu bisa kembali berkiprah memberantas korupsi.

"Harapan kami ke depan agar presiden, Pak Jokowi sesuai dengan amanat UU kewenangan yang diberikan UU, bisa mengambil alih persoalan ini, karena sudah hampir sebulan kami tidak melakukan pekerjaan apapun sementara kami digaji," kata Harun di Komnas HAM, Jakarta Pusat, Rabu (2/6/2021).

Harun resah sebab Surat Keputusan (SK) Pimpinan KPK yang menonaktifkan 75 pegawai itu membuat mereka luntang-lantung. Sedangkan semangat pemberantasan korupsi masih membara di dada mereka.

"Tentu ada akibat pengaruh dari proses penonaktifan beberapa kawan ini. Kalau seperti saya ini termasuk tim DPO, yang diberi tugas oleh pimpinan untuk menangkap segera para DPO, tapi dengan SK 652 yang sudah dikeluarkan, tentu saya tidak berbuat banyak, saya sudah menyerahkan tugas dan tanggung jawab itu ke atasan saya," ujarnya.

Dia menyampaikan ada lebih dari lima kasus yang sudah matang dan siap untuk di-OTT. Namun OTT itu saat ini tidak bisa dilakukan.

"Demikian juga beberapa kasus yang sudah matang untuk dilakukan OTT, itu nggak bisa kami lakukan untuk sementara ini. Ada banyak kasus, lebih (dari lima). Dan itu yang menurut saya pengaruhnya besar terhadap pemberantasan korupsi ini," tuturnya.

"Apa kesalahan kami ini 75 ini, kami tidak berbuat pidana kok nggak mengambil uang suap dari pihak-pihak yang sedang kami periksa. Loh kok kami tidak punya salah, kok kami dipecat. Itu secara hakikat mestinya dipikirkan," imbuh Harun.

Raja OTT KPK

Harun sendiri pernah mengaku dijuluki 'Raja OTT'. Bahkan, julukan itu disebut Harun didapatnya dari Firli Bahuri, yang kini menjabat Ketua KPK.

Cerita itu disampaikan Harun dalam tayangan di kanal YouTube Najwa Shihab yang diunggah pada 28 Mei 2021. Kala itu, menurut Harun, Firli bertugas sebagai Deputi Penindakan KPK saat memberikan julukan 'Raja OTT' padanya.

"Saya punya hubungan yang lebih khusus kalau dengan Firli. Jadi ketika dia jadi Deputi, saya dijuluki sama Firli itu raja OTT karena OTT terbanyak itu adalah pada saat Firli jadi deputi, 2018," kata Harun kepada Najwa.

"Waktu itu 29 OTT," imbuh Harun.

Tonton juga Nestapa Pegawai KPK Generasi 'Indonesia Memanggil'

[Gambas:Video 20detik]



Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Selengkapnya



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Ajang penghargaan persembahan detikcom bersama Polri kepada sosok polisi teladan. Baca beragam kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini.
Hide Ads