.webp)
Nasib 75 pegawai KPK yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan kini tidak jelas nasibnya pasca pelantikan bagi 1.271 pegawai KPK menjadi ASN. Salah satu pegawai KPK yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan itu menyampaikan curahan hatinya karena belum ada kejelasan.
"Iya memang jadi bingung mau ngapain karena kan SK 652 itu bilang kami harus serahkan tugas dan tanggung jawab ke atasan," kata Tri Artining Putri yang sebelumnya menjabat sebagai Spesialis Muda di Biro Humas KPK, Rabu (2/5/2021).
Ia mengungkap diantara 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus TWK itu ada yang tetap ke kantor ada pula yang tidak. Saat ini Tri mengaku masih sibuk menyiapkan materi laporan ke lembaga lain terkait Tes Wawasan Kebangsaan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sekarang ya advokasi-advokasi kerjanya. Kemarin itu lapor Komnas HAM, ke Ombudsman," ujarnya.
Wanita yang akrab disapa Puput itu mengaku kecewa terkait hasil dari hasil Tes Wawasan Kebangsaan itu. Padahal ia mengaku masih ingin berjuang memberantas korupsi.
"Lebih ke miris, prihatin, geram, ya ada kecewanya juga kenapa prosesnya harus begini. Kalau soal semangat pemberantasan korupsi, masih banget, tapi itu kan aku,
kalo misalnya proses ini akhirnya merasa aku ndak cukup pantas untuk ikut berjuang memberantas korupsi di KPK, ya aku dan teman-teman sudah menempuh jalur hukum yang sesuai dengan undang-undang dan aturan yang ada. Kalau hasilnya masih menetapkan aku ndak bisa balik ke KPK ya mau gimana lagi," ujarnya.
Lebih lanjut, Puput sendiri tidak tahu namanya masuk dalam kelompok 51 pegawai yang tidak mungkin bisa dibina lagi atau masuk dalam kelompok 24 pegawai yang akan dibina ulang. Sebab secara resmi nama-nama 75 pegawai itu belum di umumkan statusnya oleh pimpinan KPK.
Sementara itu, Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan terhadap 24 pegawai itu nantinya akan dilakukan pelatihan bela negara. Puput sendiri mengaku tidak mau mengikuti pelatihan bela negara tersebut.
"Ndak mau. Bukan karena aku nggak mau belajar kebangsaan. Lebih karena aku nggak mau nerima proses TWK yang kemarin itu, karena isinya menurutku aneh dan prosesnya penuh dengan kesewenang-wenangan," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua KPK, Firli Bahuri, mengungkap nasib 24 dari 75 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK). Firli mengatakan 24 pegawai KPK itu akan mengikuti pendidikan bela negara.
"Yang 24 diberikan kesempatan mengikuti pendidikan pelatihan bela negara dan wawasan kebangsaan dan itu kita perlu kerja sama dengan pihak lain karena memang kita tidak bisa lakukan kerja sendiri," kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers, Selasa (1/6/2021).
Namun Firli tak menjelaskan detail mengenai pendidikan tersebut. Menurut Firli, KPK bakal bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan untuk mengadakan pendidikan bela negara.
51 Pegawai Tak Lolos TWK Masih Kerja sampai 1 November
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan sebanyak 51 dari 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) tak bisa bergabung lagi dengan KPK. Ke-51 orang tersebut masih menjadi pegawai KPK hingga 1 November 2021.
"Karena status pegawainya nanti sampai dengan 1 November, tadi sudah disampaikan, termasuk yang tidak memenuhi syarat, mereka tetap menjadi pegawai KPK," kata Alexander Marwata di kantor BKN, Jakarta, Selasa (25/5/2021).
Ke-51 pegawai itu, kata Alex, masih tetap bekerja di kantor. Saat bekerja, 51 pegawai itu diminta melapor ke atas langsung mereka.
"Bagaimana mereka? Apakah tetap ke kantor? Yang namanya pegawai harus ke kantor, tetapi dalam pelaksanaan pekerjaan, setiap hari dia harus melaporkan kepada atasan langsungnya," ujarnya.
Selain itu, 51 pegawai itu akan diperketat pengawasannya. Mereka, kata Alex, bekerja seperti biasa, namun ditekankan untuk melapor kepada atasan langsung.
"Jadi aspek pengawasannya yang diperketat, jadi pegawai tetap masuk kantor, bekerja seperti biasa, tetapi dalam pelaksanaan tugas harian, dia harus menyampaikan kepada atasan langsungnya," imbuhnya.
Alexander Marwata sebelumnya menyebut 51 pegawai KPK yang tidak lolos TKW memiliki lapor merah. Ke-51 orang itu dikatakan tidak bisa untuk dilakukan pembinaan.
Tonton juga Nestapa Pegawai KPK Generasi 'Indonesia Memanggil'
