Detik-detik Bupati Alor Marahi Anak Buah Risma-Sindir PKH

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 02 Jun 2021 13:56 WIB
Jakarta -

Bupati Alor, Amon Djobo, memarahi pegawai Kementerian Sosial dan menyindir Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini soal Program Keluarga Harapan (PKH). Peristiwa itu kemudian viral di media sosial.

Dilihat detikcom, Rabu (2/6/2021), dalam video berdurasi sekitar 3 menit 9 detik, tampak Amon duduk sambil memarahi 2 petugas Kemensos yang berada di sisi kirinya. Amon menyebut Risma tidak tahu proses penyerahan bantuan.

Terlihat ada kursi dan meja yang berada di lokasi tersebut. Pegawai Kemensos yang dimarahi itu tampak diam saja.

"Mulutnya lebih cepat dari pikiran, pejabat apa itu. Menteri model apa begitu, dia tidak pernah datang ke Alor, kok. Memangnya PKH itu DPR yang urus? Saya tanya dulu," ucapnya.

"Besok kamu pulang sudah, besok saya bikin surat ke Presiden, dia (Risma) pikir dia hebat," imbuhnya dengan nada yang kencang.

Amon mengatakan seharusnya pembagian bantuan PKH harus melewati pemda, bukannya dibagikan oleh legislatif atau DPRD setempat. Dia emosi lantaran bantuan yang dianggapnya sebagai PKH disalurkan oleh DPRD selaku legislatif.

"Jangan pakai politik yang seperti itu, dia (Risma) tidak tahu proses bantuan pola penanganan, teknis penanganan bantuan ini sampai di bawah," tuturnya.

Amon mengaku tak takut jika dirinya dilaporkan ke Presiden Jokowi karena marah-marah dan menyinggung Risma. Dia menekankan PKH adalah program pusat yang tak seharusnya disalurkan oleh legislatif.

"Kau pikir kita di daerah ini bodoh! DPR mana yang tangani itu?," ucap Amon dengan penuh amarah.

Risma Buka Suara

Risma buka suara soal video viral yang menunjukkan Amon menyindirnya soal PKH dan memarahi anak buahnya. Risma menyebut bantuan yang dipermasalahkan oleh Amon itu bukan PKH.

"Saya jelaskan ya, jadi sebetulnya itu bantuan bukan PKH, tapi bantuan untuk bencana," ujar Risma di Gedung Indonesia Menggugat (GIM) Kota Bandung, Rabu (2/6/2021).

"Jadi kalau bantuan dari bencana ya gimana kita saat itu, saya sendiri saya ngirim barang saat itu dari Jakarta jauh. Kita ingin cepat kirim dari Surabaya karena saya kalau dari Surabaya punya angkutan itu gratis tapi kita tetap tidak bisa masuk ke pulau itu," sambungnya.

Risma mengaku telah berupaya menghubungi berbagai pihak di Alor untuk menyalurkan bantuan. Namun, katanya, upaya itu tak berhasil karena jaringan seluler terputus akibat bencana. Risma mengaku dirinya menghubungi Ketua DPRD Alor, Enny Anggrek, untuk membantu penyaluran bantuan.

"Saya hubungi kepala dinas, staf saya nggak ada yang bisa karena memang saat itu jaringan terputus. Saya tanya siapa yang bisa saya hubungi saat itu, kemudian ada ketua DPRD (Enny) menyampaikan kami butuh bantuan, tapi tidak bisa (masuk)," ujarnya.

"Saya masih ada WA-nya saya bisa tunjukkan bahwa kami tidak punya kepentingan apa pun," sambung Risma.

Risma menegaskan dirinya tak memiliki kepentingan apapun terkait bantuan itu. Dia menegaskan bantuan yang disalurkan ke Alor itu adalah bantuan untuk bencana.

"Kemudian 'Oke bu tidak apa apa dari Dolog nanti kami bantu', kemudian disebarkanlah karena kami tidak bisa karena banyak sekali (yang membutuhkan) saat itu kami tidak bisa kontak siapapun di situ. Akhirnya ya sudahlah dibagi tapi tidak ada (kepentingan apapun) sekali lagi itu bukan PKH. Kami mulai bulan Januari tidak ada bantuan sosial dalam bentuk barang, tidak ada. Itu adalah bantuan bencana," ucapnya.

(haf/van)