Sekjen KPK Resmi Lantik 1.269 Pegawai yang Lolos TWK Jadi ASN

Jakarta -

Sekjen KPK Cahya Hardianto Harefa melantik 1.269 pegawai yang lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) menjadi aparatur sipil negara (ASN). Para pegawai KPK itu mengucap sumpah jabatan.

Pelantikan pegawai yang lulus TWK ini digelar di aula Gedung Juang KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (1/6/2021), pukul 15.30 WIB. Sumpah jabatan diucapkan Cahya, kemudian diikuti oleh para pegawai KPK yang dilantik.

"Demi Allah, saya berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk diangkat menjadi PNS akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD Negara RI Tahun 1945, negara, dan pemerintah. Bahwa saya akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercaya kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab. Bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat PNS, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri seseorang atau golongan," ucap Cahya ditirukan para pegawai.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan, bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara," lanjut Cahya

Keputusan ini ditetapkan Sekjen KPK RI dan ditandatangani Ketua KPK Firli Bahuri. Surat pengangkatan PNS KPK ini Nomor 00.00.01 sampai 001269/Kep/AD/14006/2021 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil. Adapun nama yang disebut hanya nama di nomor urut pertama dan nomor urut 1.269 untuk perwakilan.

-Nomor urut 1 Arif Waluyo Widyarto NIP 1976092320210611021
-Nomor urut 1.269 Ilah Winardi NIP 198509212021062001

Setelah diambil sumpah, mereka menandatangani pakta integritas. Kemudian mereka diberikan kartu tanda pengenal dan seragam serta pin Korpri.

Plt Jubir KPK Ali Fikri mengatakan pelantikan ini hanya dihadiri sebagian pegawai sebagai perwakilan. Hal ini bertujuan untuk menerapkan protokol kesehatan (prokes). Pegawai lainnya hadir secara daring dan wajib melakukan absensi.

Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri sudah lebih dahulu melantik dua pejabat KPK menjadi PNS pada pukul 13.30 WIB. Keduanya adalah Sekjen KPK Cahya Hardianto Harefa dan Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan.

Selanjutnya >>>

Diketahui, pelantikan pegawai ini ditentang beberapa pihak. Salah satunya Koalisi Guru Besar Antikorupsi yang meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) membatalkan pelantikan para pegawai tersebut.

"Membatalkan rencana pelantikan pegawai KPK menjadi ASN yang sedianya dilakukan pada tanggal 1 Juni 2021," kata Guru Besar Antikorupsi dalam keterangan tertulisnya, Senin (31/5).

Sebanyak 77 guru besar yang ikut dalam koalisi itu juga berharap Jokowi menarik pendelegasian kewenangan pengangkatan ASN dari KPK. Sebab, menurut mereka, ada sejumlah persoalan hukum yang belum terselesaikan.

"Berdasarkan poin-poin di atas, kami berharap agar Presiden Joko Widodo menarik pendelegasian kewenangan pengangkatan ASN dari KPK karena terdapat sejumlah persoalan hukum yang belum terselesaikan (Pasal 3 ayat 7 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil)," katanya.

Selain 77 guru besar ini, ada 588 pegawai KPK yang lolos TWK meminta pelantikan menjadi ASN ditunda. Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK Sujarnarko mengungkapkan alasan mereka meminta ditunda adalah ingin KPK menyelesaikan terlebih dahulu polemik TWK

"Ya alasan ditunda, jadi gini, minta ditunda dengan alasan, satu, supaya masalah TWK tuntas karena dia (para pegawai KPK) melihat ada permasalahan di proses TWK. Terus dia melihat ada putusan MK (Mahkamah Konstitusi) dan Undang-Undang KPK, gitu," kata Sujanarko.

"Yang banyak (minta pelantikan ASN itu) juga di Inda (Informasi dan Data) itu, di Inda itu PJKAKI 100 persen (pegawai yang ingin pelantikan ditunda). Terus yang kedua di Pengaduan Masyarakat dan Pelayanan itu 100 persen minus direkturnya saja. Yang di DNA, Data dan Analisis Antikorupsi, itu sudah 67 (persen). Nah, mau naik terus itu (jumlah pegawai yang ingin pelantikan ditunda). Yang belum bergerak itu memang yang ini, yang Manajemen Informasi karena direkturnya dari Kominfo itu," tambahnya.

Halaman 1 2

Selanjutnya