.webp)
Singkat cerita, ada yang membuat Tri terharu oleh kalimat Andre. Tri mengatakan Andre masih menganggap utang kepada negara karena belum bisa menuntaskan kasus bansos Corona tersebut.
"Jadi seperti yang sudah terungkap di beberapa media. Pengadaan bansos berlangsung selama 12 bulan, di tiap bulan ada 1,9 juta paket pengadaan. Jumlah ini, vendornya beda-beda ya. Dan bahkan kalo gue baca di Tempo, 'bagi-bagi'-nya juga ke beberapa pihak," ujarnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ada satu kalimat Bang Nenggo yang menurut gue semua harus tahu. 'Gue masih ngutang ngusut 1,6 juta pengadaan paket lagi di (perkara) bansos!' Doi bilang ini pake nada prihatin ya," imbuh Tri.
Padahal, menurut Tri, Andre beserta para penyidik KPK yang tak lolos itu sudah dibilang merah dan tidak bisa lagi dibina. Namun Andre masih menyebut belum tuntasnya kasus Corona itu sebagai utang negara.
"Bahkan ketika Bang Nenggo, dengan kejamnya, dibilang sudah merah dan tidak bisa dibina. Doi masih aja mikirin utang kerjaan ke negara. Bener kata Mbak @NajwaShihab, betapa rugi Rakyat Indonesia kalau Bang Nenggo nonaktif. Ini baru satu penyidik aja, soal satu perkara. Karena total ada 12 penyidik yang nonaktif akibat TWK," ujarnya.
KPK Lantik 1.271 Pegawai KPK Jadi ASN Hari Ini
Hari ini KPK akan menggelar pelantikan 1.271 pegawainya yang telah lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) menjadi aparatur sipil negara (ASN). Dalam pelantikan besok, 1.271 pegawai tersebut akan diambil sumpah jabatan sebagai ASN.
"Dalam rangka proses pengalihan pegawai KPK menjadi ASN, KPK akan melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pegawai KPK menjadi ASN," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, kepada wartawan, Senin (31/5/2021).
Pelantikan itu akan digelar di gedung Juang KPK, Selasa (1/6). Pelantikan juga akan disiarkan secara online.
"Pelantikan akan diikuti oleh 1.271 pegawai secara daring dan luring di aula Gedung Juang KPK pada Selasa, 1 Juni 2021," kata Ali.
Pelantikan itu hanya dihadiri 53 pegawai sebagai perwakilan guna menerapkan protokol kesehatan (prokes). Pegawai lainnya akan hadir secara daring dan wajib melakukan absensi.
"Untuk memastikan penerapan protokol kesehatan, hadir secara langsung 53 perwakilan pegawai dan pejabat struktural," ujarnya.
"Selebihnya pegawai mengikuti pelantikan melalui aplikasi daring dan wajib melakukan absensi serta menunjukkan bukti kehadiran," sambungnya.
Tonton juga Nestapa Pegawai KPK Generasi 'Indonesia Memanggil'
(eva/eva)
