Anies Menang Lawan Belasan Advokat soal Aturan Ganjil Genap

Andi Saputra - detikNews
Senin, 31 Mei 2021 16:22 WIB
Perluasan sistem ganjil genap resmi berlaku hari ini, Senin (9/9). Sejumlah kendaraan yang melanggar di Jalan Fatmawati, Jaksel, pun ditindak oleh polisi.
Ilustrasi kawasan ganjil genap di Jakarta (Foto: Grandyos Zafna-detikcom)
Jakarta -

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menang melawan belasan advokat yang menggugat Pergub DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pembatasan Sistem Ganjil Genap dan Pasal 8 ayat (2) Pergub DKI Jakarta No 80 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif. Mahkamah Agung (MA) menilai peraturan itu tidak bertentangan dengan aturan di atasnya.

Pemohon yang semuanya berprofesi advokat adalah Erik Anugra Windi, Ari Wibowo, Indra Rusmi, Asep Dedi, Yogi Pajar Suprayogi, Ondo AD Simamarta, Denny Supari, Ika Arini Batubara, Arjana Bagaskara Solichin, Ricka Kartika Barus, Hema Anggiat M Simanjuntak, Jarot Maryono, John Suryanto Aberson, Fernando, Johan Imanuel, Muhamad Abas. Mereka keberatan karena advokat tidak dikecualikan dalam kebijakan ganjil genap seperti dikecualikan pada anggota TNI, Polri, Hakim.

Menurut Erik, kedua aturan yang diuji itu bertentangan dengan Pasal 5, Pasal 15, Pasal 16 UU Advokat dan cacat hukum sejak diterbitkan, yang bertentangan dengan UU di atasnya. Hal ini dianggap tidak memenuhi asas hukum lex superiori derogat legi inferiori (peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah).

"Kami merasa kedua aturan itu tidak mencantumkan pengecualian terhadap kendaraan yang digunakan dan/atau membawa advokat dalam menjalankan tugas profesinya sebagai penegak hukum," ujar Erik kala itu.

Namun apa kata MA?

"Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon," demikian bunyi putusan MA yang dilansir website-nya, Senin (31/5/2021).

Duduk sebagai ketua majelis Yulius dengan anggota Hary Djatmiko dan Yodi Martono Wahyunadi. Menurut majelis, dengan menggunakan kendaraan tertentu yang dikecualikan oleh objek permohonan, oara Pemohon dan yang berprofesi advokat lainnya tetap dapat menjalankan tugas profesinya sebagaimana diatur Pasal 5, Pasal 15, dan Pasal 16 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

"Bersesuaian pula dengan Pasal 12 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pada intinya telah diatur bahwa sesuai asas desentralisasi, daerah memiliki wewenang membuat kebijakan daerah untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri, termasuk urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar antara lain meliputi kesehatan, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat," ucap majelis.

Majelis menegaskan peraturan yang di-judicial review tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Khususnya terhadap Pasal 5, Pasal 15, dan Pasal 16 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. MA beralasan, substansi objek permohonan keberatan hak uji materiil terbukti tidak menghapus atau mengubah profesi advokat sebagai penegak hukum dan tidak memberikan tekanan, ancaman, hambatan, rasa takut, atau perlakuan yang merendahkan harkat martabat dari profesi advokat.

"Tidak mengatur penuntutan secara perdata maupun pidana terhadap profesi advokat dalam menjalankan profesinya dalam sidang pengadilan dan tidak menghalangi profesi advokat untuk tegaknya keadilan berdasarkan hukum dalam membela kepentingan kliennya," kata majelis.

(asp/haf)