Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) diserang dengan narasi 'dukung kadrun' setelah menyatakan prihatin atas polemik 75 pegawai KPK yang gagal tes wawasan kebangsaan (TWK). PGI pun bersuara atas sikapnya itu.
Awalnya penyidik senior KPK Novel Baswedan menyambangi kantor PGI pada Jumat (28/5/2021) lalu untuk menyampaikan polemik TWK yang dianggap melemahkan KPK. Novel menuturkan perlu ada dukungan dari semua pihak untuk menyikapi polemik ini.
Upaya pelemahan terhadap KPK, kata Novel, tidak boleh dibiarkan.
"Kami pun menggarisbawahi tidak hanya terkait kepentingan kami pribadi dari 75 orang, tapi kami ingin memperjuangkan hal ini sebagai bentuk rasa tanggung jawab dan keinginan untuk memperjuangkan kepentingan, harapan masyarakat untuk memberantas korupsi dengan sebaik-baiknya dengan segala permasalahan yang ada," kata Novel.
Novel berharap dukungan dari PGI bisa berdampak baik dan memicu masyarakat ikut memberikan dukungan. Novel khawatir, jika polemik TWK KPK dibiarkan, pemberantasan korupsi di negeri ini akan jauh dari harapan.
Ketua Umum PGI Pendeta Gomar Gultom saat itu menerima 9 perwakilan dari pegawai KPK bersama tim hukumnya. Gomar menyebut PGI akan meminta Jokowi menyelamatkan KPK lewat surat tersebut.
"Kita sangat prihatin dengan upaya-upaya pelemahan KPK yang terjadi selama ini, terutama yang memuncak dengan pelabelan intoleran dan radikalisme atas 75 pegawai KPK melalui mekanisme tes wawasan kebangsaan belakangan ini," kata Gomar.
Gomar mengatakan dengan 'tersingkirnya' 75 pegawai KPK itu dikhawatirkan membuat penyidik berpikir ulang melakukan tugas dengan profesional. Gomar menyebut para pegawai KPK yang tak lolos TWK adalah yang sedang menangani kasus-kasus korupsi yang sangat signifikan.
Setelah menyatakan keprihatinan itu, PGI mengaku mendapat sejumlah kecaman. Dalam situs resminya, PGI membuat penjelasan dasar pengambilan sikap terkait polemik pegawai KPK.
PGI mengakui keputusan yang diambil itu tak bisa memuaskan semua pihak. PGI juga menyadari sikapnya terkait pegawai KPK tak lolos TWK akan memunculkan polemik.
"Apa yang diduga ternyata benar terjadi. Setelah 'press conference' terpublikasi, PGI menerima kecaman dari banyak warga Kristen. Mayoritas kecaman ini mengerucut pada narasi dominan, 'kadrun', 'Taliban', dan sejenisnya. PGI dianggap mendukung kelompok kadrun, serta mencampuri urusan yang bukan menjadi 'core issue' gereja," demikian pernyataan PGI dalam keterangannya, melalui situs resmi PGI, Minggu (30/5).
PGI menjawab pertanyaan apakah mereka harus terlibat dalam isu 75 pegawai KPK tak lolos TWK. PGI kemudian menerangkan cara pandang PGI terkait hubungan gereja dengan masyarakat/negara.
"Pertanyaan pokok yang sering mengemuka, apakah PGI harus terlibat dalam isu ini? Tentu pertanyaan ini tak perlu diajukan bila dipahami sejarah panggilan dan kiprah PGI di Indonesia. Cara pandang PGI terhadap relasi, hubungan atau hubungan Gereja dan masyarakat/negara sudah jelas dimuat dalam dokumen PGI (DKG). Terkait KPK perlulah diingat bahwa pembentukan lembaga anti korupsi ini sepenuhnya didukung oleh PGI," tulis PGI.
"Dalam perjalanannya selama ini PGI bekerjasama dengan KPK untuk mengarus-utamakan sikap melawan korupsi. Beberapa panduan dan buku saku melawan korupsi untuk gereja-gereja diterbitkan dalam kerjasama dimaksud. Sikap PGI jelas, KPK sebagai lembaga anti korupsi harus sepenuhnya didukung. KPK tentunya bukan lembaga 'superbody' yang sempurna, tetapi ini lembaga terbaik dalam upaya penanggulangan korupsi di Indonesia," lanjut PGI.
Simak video 'Novel Baswedan dkk Minta Dukungan Persekutuan Gereja Terkait TWK!':
(idn/idn)