Polemik TWK pegawai KPK memasuki babak baru. Kini ratusan pegawai KPK yang lolos TWK meminta pelantikan menjadi ASN ditunda.
Perihal ratusan pegawai KPK yang meminta pelantikan ASN ditunda ini disampaikan oleh Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK Sujanarko, saat dihubungi, Minggu (30/5/2021). Per Minggu pagi, jumlah pegawai KPK yang meminta penundaan pelantikan ASN itu hampir 600 orang.
"Iya betul. Jam 09.05 WIB, pagi tadi, itu sudah 588. Mungkin sekarang naik lah mendekati 600," ujar Sujanarko.
Sujarnarko mengungkap alasan ratusan pegawai KPK itu meminta penundaan pelantikan sebagai ASN. Mereka disebut ingin KPK menyelesaikan terlebih dahulu polemik TWK.
"Ya alasan ditunda, jadi gini, minta ditunda dengan alasan satu, supaya masalah TWK tuntas karena dia (para pegawai KPK) melihat ada permasalahan di proses TWK. Terus dia melihat ada putusan MK (Mahkamah Konstitusi) dan Undang-Undang KPK, gitu," tambahnya.
"Yang banyak (minta pelantikan ASN itu) juga di INDA (informasi dan data) itu, di inda itu PJKAKI 100 persen (pegawai yang ingin pelantikan ditunda). Terus yang kedua di pengaduan masyarakat dan pelayanan itu 100 persen minus direkturnya saja. Yang di DNA, data dan analisis anti korupsi, itu sudah 67 (persen). Nah mau naik terus itu (jumlah pegawai yang ingin pelantikan ditunda). Yang belum bergerak itu memang yang ini, yang manajemen informasi karena direkturnya dari Kominfo itu," ungkapnya.
Menurutnya, kasus TWK ini bisa mencoreng nama KPK. Sujarnarko mengatakan kredibilitas Ketua KPK Firli Bahuri bisa hancur bila permasalahan TWK ini tidak diselesaikan.
"Menurut saya gini, menurut saya ada 2 persepsi. Yang satu, itu sebetulnya mereka (pegawai KPK) merasa proses ini tidak adil sehingga mereka bergerak. Yang kedua gini, ini menggambarkan sebetulnya krisis kepercayaan terhadap pimpinan KPK. Kalau ini membesar, ini kredibilitas pimpinan KPK akan hancur, lho. Bisa bayangkan kalau ini makin membesar, itu kan tanda bahwa mereka sudah nggak percaya dengan pimpinan, gitu," kata Sujarnarko.
"Kalau organisasi seperti itu kan bahaya nih, bisa mandek nih organisasi kalau seperti itu. Jadi pandangan saya gini, yang di dalam lulus pun seperti itu, KPK harus menanggapi dengan serius, jangan main-main terus. Ini kan seperti petak umpet aja nih pimpinan," ujar dia.
Respons Pimpinan KPK
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron angkat bicara mengenai permintaan dari ratusan pegawai itu. Ghufron menghormati solidaritas para pegawai KPK.
"Solidaritas dari segenap pegawai KPK yang meminta agar pelantikan ditunda sangat kami hargai karenanya akan kami bahas Senin (31/5/2021) besok," ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, saat dihubungi, Minggu (30/5/2021).
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
Saksikan video 'Pegawai Sebut Ada Praktek Korup di Tubuh KPK':
(knv/maa)