.webp)
PAN sependapat dengan penjelasan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, yang mengutip pernyataan Zulkifli Hasan (Zulhas) soal agama dan politik. PAN menjelaskan pernyataan Zulhas.
"Sebenarnya tidak ada masalah prinsipil tentang pernyataan Mas Hasto Kristiyanto, Sekjen DPP PDIP, yang mengutip pemikiran Ketua Umum DPP PAN, Bang Zulkifli Hasan tentang isu agama dimasukkan ke dalam permainan politik. Di media, Mas Hasto menyinggung sosok Ketum PAN Zulkifli Hasan yang berkomitmen membangun bangsa tanpa dasar agama," kata juru bicara PAN, Viva Yoga Mauladi, dalam keterangannya, Minggu (30/5/2021).
Viva menjelaskan, yang dimaksud Zulkifli Hasan, pertama bahwa Indonesia menganut sistem demokrasi yang religius. Maksud demokrasi religius ini yakni demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan universal.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Menurut saya, agar publik tidak multitafsir maka perlu penjelasan lebih lanjut. Yang dimaksud pernyataan itu adalah, pertama, bahwa bangsa Indonesia menganut sistem demokrasi, bukan sistem teokrasi ataupun demokrasi sekuler sebagaimana dipraktikkan di negara Barat. Tetapi Indonesia menganut sistem demokrasi religius, yaitu sistem demokrasi yang dilandasi oleh prinsip-prinsip nilai keagamaan universal," jelasnya.
Viva menyebut, sebagaimana Pasal 29 ayat (1) UUD 1945, Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena itu, Indonesia kerap disebut sebagai bangsa yang religius.
"Indonesia bukan negara agama, tetapi negara tauhid, yaitu negara yang Berketuhanan Yang Maha Esa. Makanya bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang religius, karena seluruh agama dapat hidup harmonis berdampingan menjadi alat perekat dan sumber spirit bangsa. Itulah maksud pernyataan tersebut," ujarnya.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
"Dalam political game sebaiknya tidak usah memasukkan isu dan sentimen agama ke dalam turbulensi pertarungan politik, yang hanya bertujuan untuk meningkatkan elektoral partai politik dan figur. Jangan memakai agama dijadikan sebagai alat politik yang berwujud menjadi politik aliran. Wilayah politik harus diarahkan secara objektif, rasional, dan mengedepankan akal sehat melalui pertarungan ide dan gagasan," tuturnya.
"Meskipun di UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu telah menjamin bahwa masing-masing partai politik diperbolehkan mencantumkan ciri khas atau ideologi politik yang spesifik, namun sebaiknya jangan dijadikan sebagai komoditas politik untuk berjualan sentimen demi kepentingan elektoral. Tetapi hal itu harus diturunkan ke dalam gagasan dan program nyata buat rakyat. Tidak boleh di tarik ke ranah politik aliran yang destruktif dan meluruhkan integrasi nasional," lanjut Viva.
Hasto Kristiyanto sebelumnya menyebut PDIP membuka peluang besar untuk berkoalisi dengan PAN. Hasto menyebut ideologi PAN sangat cocok dengan PDIP pasca Amien Rais tak lagi di PAN.
"Kami sama Partai Amanat Nasional sangat cocok untuk membangun kerja sama, terlebih setelah saya mendapat bisikan dari teman-teman PAN pasca Pak Amien Rais tidak ada di PAN," kata Hasto, dalam diskusi Para Syndicate, Jumat (28/5/2021).
Menurut Hasto, tidak adanya Amien Rais di PAN akan mempermudah kerja sama politik PAN dengan PDIP. Barulah kemudian Hasto mengutip pernyataan Zulhas soal agama dengan politik.
"Itu makin mudah lagi untuk membangun kerja sama politik, dan saya tahu Pak Zulkifli, beliau adalah sosok yang berkomitmen dengan bangsa dan negara, dengan sangat jelas ketika ditawari oleh koalisi partai atas dasar agama, beliau menegaskan itu akan menambah pembelahan yang terjadi," ujarnya.
