.webp)
Pilpres 2024 masih tiga tahun lagi, namun nama-nama para tokoh telah menghiasi bursa capres-cawapres. Wacana duet Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan elite PDIP Puan Maharani untuk pilpres 2024 pun mengemuka.
Wacana Prabowo-Puan mengemuka usai Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo berpolemik dengan partainya, PDIP. Ganjar disebut-sebut hendak maju sebagai Capres 2024 dengan memanfaatkan pasukan di media sosial. Ganjar bahkan sempat disindir keras oleh Puan soal aktivitasnya di medsos.
Gerindra pun akhirnya berbicara tentang peluang Prabowo dicapreskan oleh PDIP.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mega-Pro
Jika kita menengok sejarah, Megawati dan Prabowo pernah sepakat berjuang bersama pada Pilpres 2009. Kala itu PDIP dan Gerindra, yang ada di barisan oposisi, berkoalisi menghadapi pasangan capres incumbent, SBY-Boediono, serta JK-Wiranto. Pasangan yang lebih dikenal dengan sebutan Mega-Pro ini mengakhiri Pilpres 2009 dengan raihan 26,79 persen suara.
Hubungan Megawati dan Prabowo seperti pasang-surut mendekati pilpres. Menjelang Pilpres 2014, hubungan keduanya benar-benar panas. Gerindra mengungkit perjanjian dengan Megawati pada Pilpres 2009 tentang janji Mega mendukung Prabowo pada Pilpres 2014. Dokumen perjanjian di Batu Tulis diungkit, tapi Megawati tetap pada pilihannya, mencalonkan Jokowi sebagai presiden pada 2014. Setelah melalui dinamika politik yang panjang, Jokowi akhirnya berduet dengan JK di Pilpres 2014 dan terpilih menjadi Presiden RI ke-7 untuk periode pertama.
Isi Perjanjian Batu Tulis
Adapun perjanjian batu tulis itu terdiri dari tujuh pasal, berikut ini isinya:
Kesepakatan bersama PDI Perjuangan dan Partai Gerindra dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia 2009-2014. Megawati Soekarnoputri sebagai calon Presiden dan Prabowo Subianto sebagai calon Wakil Presiden.
1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra) sepakat mencalonkan Megawati Soekarnoputri sebagai calon presiden dan Prabowo Subianto sebagai calon wakil presiden dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2009.
2. Prabowo Subianto sebagai Wakil Presiden, jika terpilih mendapatkan penugasan untuk mengendalikan program dan kebijakan kebangkitan ekonomi Indonesia yang berdiri di atas kaki sendiri, berdaulat di bidang politik dan berkepribadian nasional di bidang kebudayaan dalam kerangka sistem presidensial. Pengumuman pencalonan calon presiden dan calon wakil presiden serta akan dituangkan dalam produk hukum yang sesuai perundang-undangan yang berlaku.
3. Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto bersama-sama membentuk kabinet berdasarkan pada penugasan butir 2 di atas. Prabowo Subianto menentukan nama-nama menteri yang terkait, menteri-menteri tersebut adalah: Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, Menteri Keuangan, Menteri BUMN, Menteri ESDM, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Perindustrian, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Hukum dan HAM, dan Menteri Pertahanan.
4. Pemerintah yang terbentuk akan mendukung program kerakyatan PDI Perjuangan dan 8 program aksi Partai Gerindra untuk kemakmuran rakyat.
5. Pendanaan pemenangan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009 ditanggung secara bersama-sama dengan prosentase 50% dari pihak Megawati Soekarnoputri dan 50% dari pihak Prabowo Subianto.
6. Tim sukses pemenangan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dibentuk bersama-sama melibatkan kader PDI Perjuangan dan Partai Gerindra serta unsur-unsur masyarakat.
7. Megawati Soekarnoputri mendukung pencalonan Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden pada Pemilu Presiden tahun 2014.
Jakarta 16 Mei 2009
Megawati Soekarnoputri (Tanda tangan di atas meterai)
Prabowo Subianto
Silakan klik halaman berikutnya.
Simak Video: Gerindra soal Prabowo-Puan di Pilpres 2024: Wacana Prematur!
Mega-Prabowo Mencair
Hubungan Mega-Prabowo seolah tak kunjung mereda menjelang Pilpres 2019. Betapa tidak, Prabowo kembali menjadi lawan Jokowi pada Pilpres 2019, kali ini berduet dengan Sandiaga Uno. Panasnya suhu politik selama masa kampanye Pilpres 2019 sampai ke telinga Megawati. Mega pun mengkritik orang-orang di kubu 02 yang membenturkan dirinya dengan Prabowo, seraya menegaskan dirinya tak punya masalah dengan Prabowo.
Akhirnya hubungan keduanya kembali cair berkat politik nasi goreng ala Megawati. Belum lagi, Prabowo kemudian masuk dalam kabinet Jokowi sebagai Menhan pada 2019.
Peluang Prabowo-Puan
Perihal peluang Prabowo nyapres disokong PDIP disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat, Kamis (27/5/2021). Muzani berbicara hubungan baik Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Hubungan kita yang baik dengan PDIP, hubungan Pak Prabowo yang baik dengan Ibu Mega, saya kira semua sudah tahu sejak beliau belum ditetapkan sebagai Menhan dan sampai sekarang hubungan itu baik, tidak ada masalah dan itu menjadi sebuah kemungkinan adanya peluang untuk dimungkinkannya Pak Prabowo maju bersama PDI. Tapi pembicaraan tentang itu belum sampai pada hal-hal yang detail," kata Muzani.
Meski demikian, belum ada pembicaraan resmi soal Prabowo nyapres pada 2024 di lingkup internal Partai Gerindra. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menegaskan ada forum resmi terkait pencapresan.
"Untuk forum yang resmi maupun langsung bicara dengan Pak Prabowo, itu kita belum ada khusus mengenai pilpres. Belum ada. Kami masih fokus pada konsolidasi partai," ujarnya, Jumat (28/5).
Sementara itu, Direktur Parameter Politik Adi Prayitno menyebut Partai Gerindra bersama PDIP akan mengusung Prabowo Subianto sebagai capres dan Puan Maharani sebagai cawapres pada 2024.
Bergabungnya Gerindra ke dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat ini dinilai sebagai salah satu upaya membangun koalisi di 2024. Gerindra dan PDIP dinilai serius membangun jalan menuju 2024.
"Pernyataan Muzani menggembok kepastian PDIP dan Gerindra maju bareng mengusung Prabowo dan Puan di pilpres," katanya.
PDIP soal Perjanjian Batu Tulis
Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan perjanjian Batu Tulis antara Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto sudah tak berlaku. Sehingga kewajiban menjalankan pemerintahan bersama tidak ada lagi.
"Prasasti Batu Tulis yang dimaksudkan dalam konteks politik Pak Prabowo-Bu Mega, ya pemilu sudah selesai 2009," kata Hasto dalam diskusi Para Syndicate, Jumat (28/5/2021).
Hasto mengatakan perjanjian tersebut tidak lagi berlaku. Sebab, PDIP kalah saat itu.
"Sehingga syarat-syarat untuk menjalankan pemerintahan bersama ketika menang pemilu kan terbukti saat itu kita kalah," ujar Hasto.
