.webp)
Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PPP Syaifullah Tamliha mendukung rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024 (Alpalhankam). Disebutkan dalam rancangan perpres tersebut, angka yang dibutuhkan untuk membeli alutsista adalah USD 124.995.000, yang jika dikonversikan ini sekitar Rp 1.788.228.482.251.470 (kuadriliun).
"Pada prinsipnya Komisi I DPR mendukung sepenuhnya keinginan pemerintah melalui Kemenhan untuk melakukan pembelian alutsista bagi kepentingan pertahanan dan tegaknya NKRI," kata Tamliha kepada wartawan, Sabtu (29/5/2021).
"Sebenarnya anggaran tersebut dilakukan secara bertahap mulai tahun anggaran 2021 dan secara bertahap sampai dengan 2024," sambungnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tamliha mengungkap bahwa hingga kini ada dua tahapan untuk rencana modernisasi alutsista TNI. Tahun 2024 diharapkan seluruh tahapan tersebut bisa rampung.
"Tergantung dengan perjanjian kerja sama dengan negara yang memproduksi alutsista tersebut dimulai dari tahun anggaran 2021 sekitar USD 12 M dan 2022 sekitar USD 21 M dan diharapkan tuntas pada tahun 2024," ujarnya.
 Foto: Syaifullah Tamliha (Lamhot Aritonang/detikcom) |
Komisi I DPR RI, kata Tamliha, masih menunggu penjelasan Menhan Prabowo Subianto untuk skema lengkapnya. Dalam rapat kerja dengan Menhan Prabowo akan dijelaskan skema rencana modernisasi alutsista itu secara lengkap.
"Seperti apa skemanya kami masih menunggu penjelasan dari Menteri Pertahanan Jenderal Prabowo Subianto dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR dalam pembahasan anggaran Kemenhan nantinya," imbuhnya.
Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya:
Lihat Video: Panglima TNI Serukan Evaluasi Alutsista di DPR RI
Modernisasi Alutsista Rp 1,7 Kuadriliun
Anggaran ini meliputi untuk akuisisi Alpalhankam sebesar USD 79.099.625.314, untuk pembayaran bunga tetap selama 5 Renstra sebesar USD 13.390.000.000, untuk dana kontingensi serta pemeliharaan dan perawatan Alpalhankam sebesar USD 32.505.274.686.
Kemenhan melalui Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kemenhan Mayjen TNI Rodon Pedrason membenarkan rencana meminjam uang ke negara asing. Namun Rodon enggan menyebutkan angka pastinya.
"Proses Perpres sedang berjalan... kita tunggu saja. Jumlah pinjaman tidak boleh dan tidak bisa diekspos karena itu rahasia negara menurut UU. Tapi yakinlah pinjaman tersebut ditujukan untuk modernisasi alutsista TNI (AD, AL, dan AU) yang dicicil selama 28 tahun, sehingga pembayarannya tidak membebani keuangan negara," ujar Rodon ketika dimintai konfirmasi detikcom.
Rodon memastikan besaran pinjaman itu tidak akan membebani negara. Sebab, sudah diperhitungkan oleh Kemenhan mengikuti bujet.
"Sebab, dicicil sesuai dengan bujet pertahanan yang didukung negara setiap tahun," ucapnya.
