.webp)
Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi menyatakan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) di era Gubernur DKI Anies Baswedan tidak berjalan efektif. Prasetio justru menilai TGUPP era Anies ini memiliki banyak mudaratnya.
Awalnya, Prasetio menjelaskan terlebih dahulu perihal pembentukan pansus oleh DPRD DKI untuk mengetahui penyebab yang melatarbelakangi 239 ASN DKI tak mau mengikuti lelang jabatan eselon II. Dia pun tidak mau menyimpulkan apakah penyebab ratusan ASN itu tidak ikut seleksi karena peran sentral TGUPP.
"Kita tidak ingin gegabah juga (menyimpulkan TGUPP penyebab ASN tidak daftar lelang jabatan eselon II). Makanya, kita mau masalah ini selesai nggak setengah-setengah melalui pansus," kata Prasetio dalam keterangan tertulisnya, Kamis (27/5/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Prasetio menyinggung banyak program yang belum tercapai oleh TGUPP. Sebab itulah, menurutnya, peran TGUPP tidak efektif dan hanya menghamburkan anggaran.
"Dibentuknya TGUPP itu kan bertujuan mengakselarasi supaya program SKPD sesuai visi RPJMD. Tapi, di sana, juga nggak banyak yang tercapai. Kita lihat saja, berapa banyak (program yang terakselerasi)? artinya, TGUPP nggak efektif, yang ada justru jadi mudarat karena anggaran yang seharusnya produktif untuk menyejahterakan rakyat, dipakai untuk mereka," tuturnya.
Prasetio lalu mempertanyakan mengapa program Anies sejak 2018 hingga saat ini tidak tercapai mulai dari normalisasi, target rusunawa, hingga DP Rp 0. Hal itulah kata Prasetio, semakin menunjukkan tugas TGUPP tidak berjalan.
"Yang jelas, keberadaan TGUPP ini inefisien, nggak efektif. Kita lihat saja kinerja capaian Anies pada 2018 dan 2019, ketika kondisi normal, belum pandemi. Berapa banyak program yang terealisasi? mana normalisasi, jalan nggak? mana target rusunawa DP Rp 0? dari target rencana pembangunan, yang tercapai berapa? Ini, kan, menunjukkan bahwasanya program nggak jalan," imbuhnya.
Politikus PDI Perjuangan ini lalu membandingkan orang-orang yang mengisi di TGUPP pada zaman Gubernur DKI era Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Menurut Prasetio, TGUPP pada zaman Jokowi dan Ahok itu, diisi para ASN yang pensiun sehingga terbiasa dengan sistem pemerintahan.
"Di zaman Pak Jokowi hingga Ahok, TGUPP umunya diisi ASN yang akan pensiun. Mereka sebelumnya pernah jadi kadis atau asisten, jadi terbiasa dengan sistem pemerintahan dan mudah menafsirkan visi misi kepala daerah menjadi program kerja," ungkapnya.
Sebelumnya, Ketua Fraksi PDIP DKI Jakarta Gembong Warsono juga memberikan bocoran mengenai peran TGUPP yang dianggap terlalu dominan dalam pemerintahan DKI Jakarta. Hal itu pula yang disinyalir membuat ratusan ASN DKI enggan mengikuti lelang jabatan.
"Maka saya sejak pertama saya sampaikan bahwa, artinya dugaan kami dari fraksi PDIP kenapa mereka tidak mau naik jabatan karena mereka pertama tidak merdeka dalam menjalankan fungsinya, kenapa tidak merdeka? karena peran TGUPP yang begitu kuat," kata Gembong saat dihubungi detikcom, Rabu (19/5).
Tonton juga Video: DKI Bangun Trotoar dan Area Publik, TGUPP: Di Sana Terjadi Toleransi
