Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) akan melakukan refocusing anggaran untuk menyukseskan proyek strategis nasional (PSN) ketahanan pangan. Proyek ini merupakan bagian dari program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang digulirkan pemerintah.
"PSN Ketahanan Pangan tersebut saat ini diterapkan di Kawasan Transmigrasi Dadahup, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah," ungkap Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar dalam keterangan tertulis, Kamis (27/5/2021).
Dijelaskannya, Kemendes PDTT melalui Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi diberi tanggung jawab oleh pemerintah untuk menggarap PSN Ketahanan Pangan ini. Untuk memenuhi tanggung jawab tersebut, Kemendes perlu melakukan refocusing anggaran terhadap program-program pemerintah termasuk program transmigrasi.
Dalam Forum Komunikasi Transmigrasi (Forkasi) Regional II Tahun 2021, Abdul Halim pun menegaskan tidak akan menambah kawasan transmigrasi, melainkan hanya melakukan pembenahan atau revitalisasi kawasan eksisting.
"Penekanan kita hingga 2024 terkait dengan transmigrasi adalah revitalisasi. Tidak ada lagi penambahan kawasan transmigrasi baru. Yang ada revitalisasi," kata dia.
Ia mengatakan usulan-usulan program dalam Forkasi pun tentunya tidak semuanya bisa disetujui kegiatan mandatory dan prioritas nasional yang akan didahulukan untuk dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022.
Menurutnya, implementasi Perpres 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi perlu lebih ditingkatkan, sebagai alternatif dukungan pembiayaan dalam kegiatan transmigrasi di lokus-lokus prioritas.
Lebih lanjut ia menyebut keberhasilan transmigrasi yang bisa terlihat antara lain mewujudkan 1.529 desa definitif, 454 ibu kota kecamatan, 114 ibu kota kabupaten, dan 2 ibu kota provinsi, yaitu Provinsi Sulawesi Barat yang ibu kotanya adalah Kota Mamuju dan Provinsi Kalimantan Utara yang ibu kotanya adalah Tanjung Selor.
Baca juga: Mendes PDTT Ajak Kapolri Kawal Dana Desa |
Penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi selama lima tahun ke depan akan berfokus pada pembenahan atau revitalisasi kawasan-kawasan eksisting dan tidak membuka kawasan transmigrasi baru. Selain 52 kawasan yang menjadi Prioritas Nasional dalam RPJMN 2020-2024, ada juga 100 kawasan transmigrasi yang menjadi prioritas Kementerian.
(ncm/ega)
