.webp)
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menegaskan akan fokus pada program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Salah satunya terkait dengan arah dan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi.
Dalam hal ini, Kemendes PDTT akan berfokus pada pembenahan atau revitalisasi kawasan eksisting. Adapun revitalisasi kawasan transmigrasi yang tersebar di 152 kawasan transmigrasi akan dilakukan dengan melakukan perbaikan infrastruktur, ekonomi, pengembangan sosial budaya transmigrasi di kawasan transmigrasi.
"Penekanan kita hingga 2024 terkait dengan transmigrasi adalah revitalisasi. Tidak ada lagi penambahan kawasan transmigrasi baru. Yang ada revitalisasi," kata Abdul halim dalam keterangan tertulis, Kamis (27/5/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal itu ia sampaikan dalam arahannya pada Forum Komunikasi Transmigrasi (Forkasi) Regional II Tahun 2021 di Jakarta hari ini. Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan jika di kemudian hari masih ada penempatan, hal itu dalam rangka memenuhi kuota-kuota yang sudah ada. Sebab, ada sekitar 3 ribu kuota yang dikelola dan terus berjalan hingga 2024.
"Tetapi prinsipnya, bahwa itu bukan penambahan kawasan transmigrasi baru. Ini betul-betul saya tekankan karena menjadi arah RPJMN kita supaya pertumbuhan dan pemerataan dicapai terlebih dahulu," katanya.
Ia berharap transmigrasi betul-betul menjadi penopang pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Hal ini juga terkait dengan mewujudkan peningkatan sumber daya manusia.
"Saya berharap kita fokus pada hal itu supaya revitalisasi terkait dengan berbagai permasalahan yang ada di kawasan transmigrasi bisa terselesaikan," katanya.
Sebagai informasi, Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PPKTrans) Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia mengadakan Forum Komunikasi Transmigrasi (Forkasi) Regional II Tahun 2021. Tema Forum Komunikasi Regional II tersebut yaitu 'Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Mendukung SDGs Desa'.
Baca juga: Mendes PDTT Ajak Kapolri Kawal Dana Desa |
Kegiatan Forkasi tersebut bertujuan untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan transmigrasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi dan kabupaten yang membidangi ketransmigrasian terhadap pelaksanaan program pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi tahun 2021 dan usulan program tahun 2022.
Forum Komunikasi Transmigrasi ini diikuti oleh kepala daerah provinsi, kabupaten/kota satuan kerja pemerintah daerah yang membidangi ketransmigrasian. Narasumber yang berasal dari Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian PU/PR, Kementerian Pertanian, dan Penandatanganan Kesepakatan Bersama oleh Kepala Daerah, Perwakilan Akademisi yang tergabung dalam Pertides dan kelompok masyarakat.
(ncm/ega)
